Curhat Ketua MPR: Saat Ini Kedaulatan Jadi Milik Sponsor Pilkada

Jakarta – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri seminar penguatan etika berbangsa dan bernegara yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. Di depan para petinggi kampus yang hadir, Zulkifli curhat soal perjalanan Indonesia pasca reformasi.

"Sejak reformasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, sejak itu sesungguhnya Indonesia menggunakan sistem berbangsa dan bernegara yang sama sekali berbeda dibanding sebelumnya. Pancasila sila keempat misalnya, dulu sila tersebut benar-benar diterjemahkan sebagai permusyawaratan perwakilan, sehingga MPR yang dianggap mencerminkan keragaman di Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi bahkan berkuasa paling tingggi," kata Zulkifli mengawali paparan dalam seminar yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kamis (25/2/2016).

Sejumlah dekan dan pimpinan perguruan tinggi ikut dalam kegiatan tersebut. Selain Zulkifli,  seminar ini juga menghadirkan pembicara Prof. Dr. Justin Sudarminta, SJ, budayawan dan guru besar Ilmu Filsafat STF Driyarkara serta Prof. Dr. Azyumardi Azra MA, C.B.E, guru besar UIN Syarif Hidayatullah. Di hadapan para petinggi kampus, Zulkifli mengungkap persoalan yang muncul pasca reformasi.

"Namun, kondisi tersebut tidak ditemukan lagi. Sejak reformasi, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden dipilih langsung oleh rakyat. Untuk mendapatkan kekuasaan mereka harus bersaing secara terbuka, bahkan memakai cara-cara yang kurang tepat. Ini membuktikan bahwa sila keempat permusyawaratan dalam perwakilan, sudah tidak ditemukan lagi," sesalnya.

Amandemen terhadap UUD 1945, kata Zulkifli membuat delapan lembaga negara berada pada posisi sejajar. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dulu menjadi lembaga tertinggi, kini kehilangan sebagian kewenangannya. Implikasinya, lembaga-lembaga negara itu merasa paling berkuasa.  Suasana ini terjadi hingga ke daerah. Berkali-kali ditemukan, kunjungan presiden di daerah, tidak dihadiri oleh bupati, walikota atau gubernur. Mereka merasa dipilih langsung oleh rakyat, sehingga tidak harus tunduk pada presiden.  

"Kedaulatan rakyat harusnya diartikan untuk melayani rakyat, nyatanya saat ini kedaulatan menjadi milik sponsor, yang memberikan dana untuk pilkada", kata Zulkifli.

Suasana itu, menurut Zulkifli, membuat MPR sangat sibuk. Ada saja anggota masyarakat yang datang untuk melaporkan situasi yang semakin tidak baik. Mereka meminta MPR mengubah UUD 1945, agar cita-cita para pendiri bangsa dilanjutkan, salah satunya dengan mengambalikan GBHN. 

sumber detikcom