JK Minta Pendanaan Untuk LGBT Dihentikan, Ini Tanggapan UNDP

Jakarta – Wapres Jusuf Kalla meminta United Nations Development Programme (UNDP) menghentikan pendanaan US$ 8 juta atau sekitar Rp 108 miliar untuk LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Indonesia. Apa tanggapan UNDP?

"Terkait dengan respon Pak JK, kita saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia. Begitu pula dengan UNDP regional (Asia Pasific) yang ada di Bangkok," ujar juru bicara UNDP Indonesia Tomi Soetjipto saat dikonfirmasi detikcom, Senin (15/2/2016) malam.

"UNDP Indonesia sudah melakukan pembicaraan dengan UNDP regional," imbuhnya.

Belum diketahui pasti sejak kapan pendanaan program tersebut berlangsung, untuk tujuan apa, dan berapa lama. UNDP Indonesia belum dapat memberikan pernyataan lebih lanjut.

"Untuk saat ini statement-nya itu dulu. Saya cuma bisa kasih statement itu dulu," terang Tomi saat ditanya lebih lanjut.

Sebelumnya, JK menuturkan sudah ada pertemuan antara UNDP Indonesia dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, BAPPENAS meminta UNDP menghentikan program pendanaan untuk menyokong organisasi LGBT di Indonesia.

JK juga mengatakan dari organisasi formal dunia, tidak ada pendanaan untuk LGBT yang masuk ke Indonesia. "Oleh karena itu diminta secara organisasi (agar UNDP Indonesia) kasih tahukan ke (UNDP) Thailand jangan laksanakan itu," kata JK di Kantor Wapres, Senin (15/2/2016).***

sumber: detikcom