Respon Cerdas tangkal Pemberitaan Hoax

PENGGUNAAN media sosial dan media massa di tengah masyarakat seakan mengantar masyarakat menuju pihak yang dapat menjadi sumber berita. Setiap orang berpotensi menjadi sumber berita yang dengan mudah dimasukan ke dalam pemberitaan di media. Bagaimana tidak, pembuatan pemberitaan yang menuai kontroversi di masyarakat dengan cara menghumbar fitnah dan fakta yang tidak sebenarnya terjadi, tentunya menjadi cara andalan oleh para pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan keinginannya seperti mengadu domba pihak yang tidak menguntungkan bagi si berkepentingan tersebut. 

Sama dengan hal yang terjadi akhir-akhir ini, adanya serangan berupa pendapat negatif yang diluncurkan kepada instansi pemerintahan akibat pemberitaan media menjadi cermin bagi salah satu elit politik bahwa tetap diperlukan upaya cek, recek, dan crosscek terhadap segala informasi yang mereka terima. 

Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya menyampaikan pendapatnya pasca pemberitaan yang mengabarkan adanya pendirian kantor resmi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Tantowi berpendapat seharusnya tidak boleh ada peresmian kantor gerakan yang meminta kemerdekaan dan ada di Tanah Air. Tak hanya aparat keamanan, ia menilai aparat intelijen juga telah gagal mendeteksi adanya upaya pendirian kantor perwakilan tersebut. 

Padahal, segala bentuk pergerakan untuk memisahkan diri dari NKRI seharusnya dapat dicegah. Jika pendirian kantor perwakilan itu berada di luar negeri mungkin tidak menjadi persoalan. Sebab, tidak ada yang bisa mengontrol pergerakan organisasi itu di luar negeri. Demikian pernyataan yang dilontarkan Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya dalam kesempatannya berpendapat mengenai pendirian kantor ULMWP di Wamena.

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf. Teguh Pudji Raharjo membantah adanya peresmian kantor ULMWP di Wamena. Teguh mengatakan, pihaknya memang mendapat informasi adanya pertemuan warga. Namun, kegiatan itu terlaksana di kantor Dewan Adat Papua Kabupaten Jayawijaya. 

Peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua merupakan bentuk pengelabuan sejumlah oknum terhadap masyarakat Wamena yang sebelumnya berniat meresmikan kantor Dewan Adat Papua. Berdasarkan permintaan izin yang masuk ke kepolisian, kata Teguh, masyarakat kemarin berniat meresmikan kantor Dewan Adat Papua. Kantor itu nantinya akan berfungsi mengadopsi masalah-masalah adat di Papua. Namun dalam pelaksanaannya, peresmian itu ditunggangi dan dijadikan bahan propaganda oleh sejumlah oknum dari Kelompok Gerakan Pembebasan Papua.

Kita sebagai masyarakat Indonesia menilai bahwa begitu responsifnya pemerintah saat ini bahkan sampai tidak memperdulikan kebenaran fakta yang termuat dalam media pemberitaan berbasis internet. Pada dasarnya, maksud yang sampaikan oleh Anggota Komisi I DPR tersebut tentunya dapat menjadi contoh bagi kita semua bahwa segala pergerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI patut menjadi perhatian dan menjadi kewaspadaan bersama oleh bukan hanya instansi pemerintahan, namun seluruh warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. 

Namun jika si berkepentingan yang membuat berita tersebut ternyata memasukan pemberitaan hoax ataupun pemberitaan palsu yang dikarang dan dititipkan ke media, maka tentunya si berkepentingan tersebut akan tertawa terbahak-bahak ketika melihat adanya saling serang opini antar lembaga pemerintahan di Indonesia. Bagaimana tidak, tentunya pemberitaan tersebut telah berhasil memecahbelah opini pemerintah Indonesia yang semestinya menjaga kekompakan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan NKRI.

Berita ULMWP tidak lepas dari upaya propaganda yang dilakukan oleh kelompok berkepentingan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Jika kembali membahas terkait pergerakan kelompok separatis di Papua, tentunya akan erat dengan pemberitaan baik nasional maupun asing yang bertujuan untuk memecahbelah pemikiran dan pendapat pemerintah Indonesia dan warga negara Indonesia dalam kaitannya dengan keutuhan kedaulatan NKRI yang tidak diharapkan oleh kelompok separatis di Papua. 

Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita merespon dengan pintar segala pemberitaan media terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia, karena disinyalir sarat kepentingan asing dan pihak tertentu yang tidak menginginkan NKRI aman. Merespon dengan pintar dapat kita lakukan dengan pandai memilah dan memilih fakta yang terjadi, apabila fakta tersebut dirasa tidak sesuai dengan kebenaran yang terjadi, maka ada baiknya kita menunggu pihak yang berkewajiban untuk memberikan keterangan. ***

*) Achmad Irfandi, pengamat dan penulis Bidang Politik Ekonomi LSISI.