Pemaknaan Saling Sindir antara Jokowi dan SBY

Keduanya dinilai mengandung simbol politik tingkat tinggi. Apabila peristiwa tersebut menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat, lantas bagaimana pemaknaan peristiwa tersebut dalam sudut pandang masyarakat Indonesia.

Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat, dua peristiwa politik tersebut ibarat pantun yang saling berbalas-balasan. Kritik SBY kepada Jokowi langsung dijawab oleh Jokowi dengan cara cukup datang saja ke Hambalang. 

Menariknya, balas-membalas ‘pantun’ tersebut dilakukan oleh dua tokoh politik yang punya karakter berbeda. SBY yang memiliki karakter senang mengemukakan ide-ide dan pandangan kepada publik, dibalas oleh Jokowi yang memang tidak begitu suka bicara dan memiliki ‘style’ kerja, kerja, kerja. 

Sebelumnya dalam rangkaian Tour de Java, SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi kondisi ekonomi tanah air sedang lesu. Wajib pajak jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas. Saya mengerti bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana, selain dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu. SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk dikerjakan di tahun mendatang.

Peristiwa saling sindir antara Mantan Presiden RI, SBY dengan Presiden RI saat ini, Jokowi sekiranya tidak akan mengakibatkan gejolak politik di Indonesia. Namun, peristiwa itu cukup berimbas kepada kerawanan terkait citra positif-negatif dalam sudut pandang masyarakat. 

Kita sebagai masyarakat yang melihat peristiwa ini tentunya tidak mengharapkan apabila terdapat keberlanjutan aksi saling sindir antar petinggi negara yang dapat menimbulkan berbagai pendapat di tengah masyarakat.

Adanya pemberitaan tentang aksi saling sindir antara Jokowi dan SBY ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, kehadiran Presiden Joko Widodo ke Hambalang bukan untuk membalas kritikan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. 

Sudah sewajarnya Jokowi sebagai Presiden turut bertanggung jawab terhadap permasalahan masa lalu yang belum selesai hingga saat ini. Jokowi datang untuk politik santun dan datang untuk menyatakan apapun masalah saat itu harus kita selesaikan sebagai tanggung jawab pemimpin saat ini.  

Hasto mengingatkan, sebelumnya SBY pernah mengatakan, sebaiknya antara Presiden dengan pemimpin sebelumnya tidak saling menjatuhkan. Dalam membangun demokrasi baiknya antara presiden dengan presiden yang tidak lagi menjabat, sekiranya tidak saling melontarkan hal-hal yang tidak perlu. Sebaiknya hal yang disampaikan itu hal-hal untuk membangun bangsa dan negara.

Jokowi sebelumnya meninjau proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang mangkrak. Proyek itu dimulai saat pemerintahan SBY, yang terhenti setelah salah satu bangunannya yang ambles serta adanya korupsi dan diusut oleh KPK. Pembangunannya pun dihentikan hingga saat ini. Jokowi mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. Langkah Jokowi itu kemudian dianggap sebagai respons Jokowi atas pernyataan SBY soal pemerintahan sekarang.

Melihat fenomena aksi saling sindir antar pejabat negara kita, masyarakat Indonesia diharapkan memberikan pemaknaan positif sehubungan dengan hal tersebut dan tidak terbawa aksi provokasi yang dilontarkan oleh beberapa oknum pemberitaan media. 

Apabila pembangunan mega proyek area olahraga Hambalang akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan Jokowi saat ini, sekiranya tercipta opini bahwa upaya tersebut merupakan bentuk kepedulian Presiden Jokowi terhadap prestasi anak bangsa di bidang olahraga untuk membawa nama baik Indonesia di mata dunia. 

Sama halnya dengan saran yang disampaikan SBY kepada pemerintah Jokowi saat ini, sekiranya upaya tersebut merupakan bentuk kepedulian SBY terhadap pemerintah saat ini sehubungan dengan permasalahan ekonomi politik yang sedang terjadi di Indonesia. ***