Terjadi di Pemkab Meranti, Pegawai Honor Bisa Merekrut Honorer Baru

Irwan Nasir

SELATPANJANG (lintasriaunews) – Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir mengingatkan seluruh Kepala SKPD di jajarannya agar tidak lagi mengakomodir penerimaan pegawai honor. Mengingat jumlah honorer kini telah melampaui kemampuan Pemda dengan kondisi APBD yang jauh menurun tahun 2017 ini.

“Saya minta Kepala SKPD melakukan verifikasi pegawai honor, jangan lagi buat kebijakan menerima honorer sendiri,” ujar Bupati usai acara penyerahan DPA-SKPD dan DPA – PPKD Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2017.

Bupati menyebutkan honorer yang ada di Kabupaten Meranti telah mencapai angka 4000-an lebih dan dinilai sudah terlalu banyak. Membludaknya jumlah pegawai honor karena banyak pejabat SKPD membuat kebijakan sendiri melakukan yang melakukan rekrutmen secara sepihak. Parahnya lagi, bahkan ada terjadi pegawai honor yang bisa memasukan pegawai honor.baru

“Saya mendapat laporan masih banyak pejabat yang masih menerima Honorer secara sepihak, bahkan ada pegawai Honorer yang bisa menerima pegawai Honor,” ucap Bupati.

Jika hal itu terus belanjut maka akan berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang pada semestinya diperuntukan untuk pembangunan, habis terkuras untuk membayar gaji pegawai Honorer.

“Saya juga minta Kepala SKPD untuk mengawasi dan mewanti-wanti bawahan yang ikut-ikutan menerima pegawai Honorer, kita ingin anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan benar-benar maksimal pemanfaatannya,” pinta Bupati.

Menurut Irwan , untuk membayar gaji pegawai honor yang ada, Pemda Meranti menghabiskan anggaran kurang lebih Rp75 miliar pertahun. Bupati sempat menyinggung jumlah ideal pegawai Honorer di lingkungan Pemda Meranti yang berkisar di angka 1.000-an saja.

“Kita ingin jangan sampai anggaran pembangunan yang harus ya bisa digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit hanya habis untuk membayar pegawai honor,” ungkapnya.

Diakui Bupati, dulu awal Kabupaten Meranti terbentuk, dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran serta melengkapi kebutuhan SDM di lingkungan Pemda Kabupaten Meranti, ia sengaja mengambil kebijakan untuk merekrut sebanyak-banyaknya pegawai Honor. Namun seiring perjalanan waktu akibat ulah oknum pejabat yang melakukan proses rekruitmen secara sepihak dan tak jelas, jumlah Honorer semakin bertambah dan hampir tak terkendali.

Untuk mengantisipasi masalah Honorer tak jelas itu, Bupati meminta Kepala SKPD untuk mengevaluasi dan mendata kembali pegawai Honornya.

“Harusnya proses rekruitmen honorer itu harus jelas, saya minta Kepala SKPD untuk mendata kembali semua pegawai Honorer, jika proses rekruitmen dan formalitas pengangkatannya tak jelas harus dievaluasi hal ini menyangkut kemampuan keuagan daerah,” terang Bupati Irwan.

Langkah ituharus diambil agar tidak terjadi goncangan pada anggaran keuangan daerah. Tapi ditegaskan Bupati, dirinya tidak akan mengambil kebijakan seperti daerah lain, dimana akibat melemahnya kemampuan keuangan daerah terpaksa memberhentikan pegawai honor secara massa.[] drc, red007

Bagikan ke: