5 Kades dan Warga Kakihu 'Bermalam' di Depan DPRD Riau, Ini Tuntutannya

Warga Kampar Kiri Hulu dengan tenda darurat di depan DPRD Riau.

PEKANBARU (LintasRiauNews) – Setelah menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di DPRD Riau, Senin (20/3) siang, ternyata para kepala desa perwakilan warga dari 17 desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu (Kakihu) tidak semuanya langsung pulang ke daerahnya. Sejumlah Kades dan warga tetap bertahan dan ‘bermalam’ di depan gedung DPRD Riau.

Dari pantauan media, hingga pukul 21.00 WIB tadi malam, terlihat puluhan warga masih bertahan di sana, ada yang berdiri bergerombol, ada yang duduk di dalam tenda. Dikabarkan setidaknya ada lima kades dan puluhan warga yang memutuskan bermalam di tenda darurat di tenda yang didirikan di depan DPRD di Jalan Sudirman Pekanbaru itu.

Mereka tetap bertahan dan bermalam di sana dengan alasan ingin menuntut bukti dari janji-janji para pemimpin di Riau dan DPRD untuk segera memenuhi tiga tuntutan yang mereka ajukan.

”Ya, kami masih akan bertahan, sampai ada bukti. Kami prihatin dengan sikap pemerintah. Bukan sehari dua hari, tapi sudah dua bulan kampung kami terisolir dan tak ada yang dilakukan,” kata Jurisman, koordinator aksi warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Marginal (Geram) kepada media.

Ratusan masyarakat perwakilan dari 17 desa di Kakihu ini siang kemarin mendatangi gedung DPRD Riau untuk menggelar unjuk rasa terkait tidak adanya kepedulian pemerintah atas kerusakan jalan yang mengakibatkan kampung mereka terisolir sejak dua bulan belakangan.

Lima kades yang ikut bertahan bersama warga tersebut adalah Kades IV Koro Setangkai Sulaiman, Kades Sungai Rambai Madi, Kades Sungai Sarik Nasrul, Kades Muara Selaya Marwi dan kades Sungai Raja Jamaris.

Para kades ini bertahan dengan harapan pemerintah benar-benar memprioritaskan perhatian untuk menangani permasalahan 17 desa yang terisolir pasca kerusakan jalan Lipat kain-Lubuk Agung sepanjang 28 kilometer.

Kondisi jalan di Kampar Kiri Hulu yang rusak hingga membuat belasan desa di sekiatar terisolir.

Menurut Jurisman, mereka akan bertahan di depan gedung DPRD sampai janji-janji yang disampaikan anggota DPRD dan Pemprov Riau direalisasikan.

Adapun tiga tuntutan warga 17 desa di Kakihu yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD itu yakni pertama, meminta status tanggap darurat ruas jalan Lipat Kain-Lubuk Agung sepanjang 28 kilometer) yang saat ini tidak bisa dilalui karena rusak parah.

Kedua, mereka meminta penyelesaian dalam bentuk pengaspalan ataupun rigid atau jalan beton untuk ruas jalan Lipat kain-Desa IV Koto Serangkai sepanjang 28 kilometer.

Kemudian yang ketiga, meminta pemerintah untuk menyegerakan bantuan sembako untuk 17 desa yang terdampak kerusakan jalan yang kini putus total tersebut.

”Kami kecewa bang, sudah dua bulan jalan menuju Kampar Kiri Hulu itu rusak, tak bisa dilalui, tapi pemerintah dan DPRD seperti tidak tahu saja, karena itu kami datang ke mari,” ungkap Jurisman, koordinator aksi masyarakat Kakihu yang tergabung dalam Geram kepada pers di sela-sela unjuk rasa, Senin siang.

Dia menjelaskan 17 desa yang saat ini terdampak parah akibat putusnya ruas jalan di Kampar Kiri Hulu itu adalah: Desa Tanjung Mas, Desa Tanjung Harapan, Desa Danau Sontul, Desa Sungai Raja, Desa Sungai Rambai, Desa Sungai Harapan, Desa IV Koto Setangkai, Desa Sungai Sarik, Desa Muara Selaya, Desa Sei Asam, Desa Deras Tajak, Desa Tanjung Karang, Desa Batu Sasak, Desa Kebun Tinggi, Desa Lubuk Bigau, Desa Tanjung Permai, Desa Pangkalan kapas.

Jalan sepanjang 28 kilometer itu adalah ruas jalan utama yang menghubugnkan 17 desa di sekitarnya. Semenjak jalan tersebut rusak parah dalam dua bulan terakhir, otomatis aktivitas warga terganggu. Bahkan, kini desa tersebut terisolir, karena tak bisa dilalui.

”Bisa lewat bang, tapi harus ditarik oleh mobil besar. Di sana, saat ini warga benar-benar menderita. Pertanian hancur, karena sawit dan karet tak bisa keluar. kalau pun bisa keluar, biayanya sudah mahal, sehingga merugi,” ungkap Jurisman.

Dalam aksi protes waraga ke DPRD Provinsi Riau, mereka disambut sejumlah anggota DPRD dapil bengkalis seperti Masnur, Joni Moga dan beberapa anggota lainnya.

Pertemuan antara warga dan DPRD juga dihadiri Kadis PU Provinsi Riau yang menjanjikan akan segera menurunkan alat berat untuk membantu proses perbaikan ruas jalan yang saat ini tidak bisa dilalui.

Pemerintah provinsi Riau juga menjanjikan alkan menurunkan alat berat untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak itu.[] red, rsc

Bagikan ke: