Puji Era Jokowi, Mayjen Saurip Kadi Kritik Amandemen UUD yang Asalan

Saurip Kadi dan Tifatul Sembiring

JAKARTA (LintasRiauNews) – Mayor Jenderal Pur) Saurip Kadi, Jenderal orde baru asal Brebes yang dikenal setia dengan mantan penguasa HM Soeharto, memuji pemerintah era Presiden Jokowi lewat kebijakannya yang mencerminkan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jokowi telah coba merumuskan kembali tafsir isi pasal NKRI di UUD dengan menggagas BBM satu harga sejak dari Aceh sampai Papua,” ujar Saurip Kadi saat menyampaikan orasi dalam acara sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (13/3/2017).

Saurip kemudian spontan meminta peserta sosialisasi 4 Pilar yang digelar Fraksi Hanura di MPR RI agar bertepuk tangan untuk Presiden Jokowi atas kepemimpinannya dalam menyatukan bangsa.

Bicara Pancasila, Saurip menegaskan selama ini hanya tinggal sebagai rumusan karena tidak pernah diuraikan dalam batang tubuh. Dia juga mengeritik tajam amandeman UUD sebanyak 4 kali yang terkesan asal-asalan.

Pasalnya, amandemen yang dilakukan, menurut murid dan penerus mantan Presiden RI Soeharto itu, tidak pernah dikaji secara mendalam. Seperti misalnya apa saja yang akan timbul di masa transisi otoriter ke demokrasi.

“Tiba-tiba saja UUD langsung dirubah ke pasal-pasalnya. Lalu Partai Politik yang tidak diatur dalam UUD yang asli tiba tiba muncul dalam pasal baru di UUD hasil amandemen,” tandas Saurip.

Menyinggung posisi GBHN yang akan dibahas kembali oleh MPR RI sekarang ini, dia mengatakan produk konstitusi ini tidak akan berjalan efektif. “Sebab, PKS kalau memimpin nanti tidak akan meneruskan program partai lainnya,” tukas sang jenderal.

Di sisi lain, Saurip Kadi menyebut Undang Undang produk DPR belakangan ini banyak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dibuat oleh bukan ahlinya.

“Semisal membahas RUU Pertahanan tidak pernah tahu tentang militer, Undang Undang tentang Bank Indonesia direvisi tapi tak pernah belajar ekonomi dan keuangan,” sentilnya.

Ketua Fraksi PKS di MPR RI Tifatul Sembiring mengatakan Sosialisasi 4 Pilar tetap masih diperlukan. Hanya saja caranya perlu lebih masif. Misalnya jika muncul tema Pancasila di sosial media langsung direspon oleh pemilik android.

“Saya setuju perlu dievaluasi apakah masih efektif dilakukan MPR atau eksekutif,” kata mantan Menteri Kemen Kominfo RI yang juga tampil sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut.

Terkait politik berbau SARA yang terus memanas di pilkada DKI Jakarta, Tifatul menyebut itu hanya berlaku temporer saat pilkada saja. “Selesai pilkada, para calon tetap harus bayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh paslon,” ujarnya.

Akan halnya Saurip Kadi juga punya pandangan tersendiri menyikapi isu agama yang santer berkembang belakangan ini. “Kekacauan di kita adalah dalam memahami tafsir ayat-ayat suci, terutama dalam agama yang saya peluk Islam. Hendaknya hal ini jangan sampai melahirkan sumber malapetaka kemanusian,” paparnya.

Mantan anggota Fraksi ABRI di DPR RI ini mengungkapkan nenek moyang kita sebenarnya sudah mewariskan nilai-nilai damai sejak dahulu. Namun, saat kedatangan atau migrasi penduduk malah dicekoki oleh pernyataan yang tidak sejalan dengan masyarakat setempat.[] Erwin

Bagikan ke: