FITRA Desak Gubri Pecat Direktur BRK yang Sering Plesiran ke LN

Jajaran Direksi Bank Riau Kepri di depan Menara Dang Meru, kntor pusat BRK.

PEKANBARU (LintasRiauNews) – Kalangan aktivis dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau meminta Gubernur sebagai pemegang saham pengendali di Bank Riau Kepri (BRK) untuk mengganti pejabat di perbankan daerah itu lantaran diduga sering plesiran ke luar negeri (LN).

Usman

Permintaan itu dilontarkan FITRA menyikapi adanya informasi bahwasanya oknum Direktur Operasional BRK sering berpergian ke luar negeri bersama rekan legislator menggunakan dana perusahaan.

“Sebaiknya gubernur selaku pemegang saham pengendali agar mengevaluasi atau bahkan mengganti para pejabat BUMD yang tidak efisien, termasuk plesiran ke luar negeri,” kata Koordinator FITRA Riau Usman kepada pers di Pekanbaru, Jumat lalu.

Menurut dia, pemda memiliki kewenangan untuk menegur atau bahkan mengganti pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menerapkan efisiensi dalam tugas-tugasnya, termasuk sering plesiran ke luar negeri.

Sebagai BUMD, lanjut Usman, BRK seharusnya memberikan kontribusi bagi daerah dengan menyumbang kas daerah saat kondisi defisit seperti saat ini.

Maka dari itu, dia menyebut dibutuhkan pengawasan, termasuk membuat aturan yang ketat, seluruh BUMD harus melaksanakan efisiensi yang transparan sehingga mendatangkan keuntungan bagi kas daerah.

“Namun jika itu tidak dilakukan, termasuk jika memang ada direksi yang justru melakukan pemborosan dengan kerap plesiran ke luar negeri perlu dievaluasi atau diganti,” katanya.

Usman mengatakan jika ke luar negeri memang bertujuan untuk pengembangan bisnis mungkin bisa dipertimbangkan, namun jika hanya sebatas plesiran, maka ini bisa dievaluasi pejabatnya.
Sebab, tindakannya sangat merugikan dan menjadi beban keuangan perusahaan yang pada akhirnya mengurangi laba atau pendapatan bagi daerah.

“Yang begitu-begituan harus dievaluasi, jangan menabur garam di tengah laut, sehingga bisa terukur dan menopang pembangunan daerah,” tukas Usman.

“Coba dilihat, berapa banyak BUMD yang ada di Riau saat ini, semuanya hampir kolap, gak jelas, contohnya Riau Airlines yang sudah benar-benar kolap,” sambungya.

Padahal, kata Usman lagi, anggaran daerah yang sudah dihabiskan untuk RAL sudah mencapai ratus miliar rupiah, namun hasilnya justru nol. Begitu pula BUMD PT PER juga belum bagus kinerjanya. BRK pun dari sisi kinerja perbankan saat ini termasuk buruk karena masalah kredit macet yang luar biasa.

“Tapi Bank Riau secara casing masih tampak baik, dalamnya kita belum tahu. Pemda layaknya masuk ke dalam manajemen dan mengamatinya, jika ada potensi yang merusak, sebaiknya dievaluasi agar jangan kebobolan lagi seperti kasus RAL,” paparnya.

Usman mengatakan tidak ada salahnya Gubernur Riau sebagai pemegang saham pengendali melakukan pendalaman atas manajemen BRK, karena BUMD ini potensial untuk mengurangi beban pemerintah saat ini, bukan sebaliknya.

“Ini penting untuk mengantisipasi jangan sampai kebobolan lagi seperti kasus RAL,” ucap Usman, seperti dilansir antarariau.com.[] red007

Bagikan ke: