Terima Gaji tapi Tidak Masuk Kantor, 5.000 Staf Ahli DPR RI akan Ditertibkan

Setnov dan jajaran DPR RI sast peninjauan Pusat Diklat DPR di Bogor.

JAKARTA (LintasRiauNews) – DPR RI akhirnya memilih mempercepat pembangunan kembali pusat pendidikan dan latihan (Diklat) yang dipusatkan di Kopo, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Bangunan Pusat Diklat DPR RI yang berada d iatas lahan seluas 5,4 hektar itu ditinjau langsung, Senin (3/4/2017) siang oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, Wakil Ketua Fahri Hamzah, pimpinan BURT, anggota komisi dan pimpinan komisi.

Pembangunan Diklat DPR telah digagas mulai sejak tahun 2014 lalu, tak lama setelah Setya Novanto terpilih Ketua DPR Namun sempat terhenti saat DPR RI dipimpin Ade Komaruddin, yang kemudian digantikan kembali oleh Setnov setelah sukses meraih jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

“Konsekuensi atas berdirinya Pusat Diklat DPR RI, maka 5.000 staf ahli yang ada di parlemen supaya bekerja kembali sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Setya Novanto.

Pimpinan DPR menilai percepatan pembangunan Pusat Diklat penting dan perlu, terutama guna meningkatkan kinerja SDM yang bekerja di parlemen. Apalagi, belakangan santer dikabarkan cukup banyak staf ahli yang sering mangkir masuk kantor, tapi tetap terima gaji.

“Nantinya mengarah ke sana, semua staf ahli akan ditertibkan,” tegas Setya Novanto menanggapi sikap tak terpuji sebagian staf ahli di lembaganya yang hanya mendapat gaji buta itu.

Penguatan Diklat dimaksudkan untuk memberdayakan sumber daya manusia di parlemen yang berasal dari kesekjenan (sekretariat jendera), Badan Keahlian Dewan, staf ahli anggota dan anggota DPRD dari daerah yang selama ini lebih banyak memperoleh pelatihan dari lembaga eksekutif daripada oleh legislatif.

“Yang nantinya akan dilanjutkan dengan pengakuan akreditasi dari lembaga administrasi nasional,LAN,” kata Sekjen DPR RI Ahmad Juned.[] Erwin

Bagikan ke: