Nur Hasanah Sesalkan Pihak Kecamatan Soal Penggunaan Dana BKMT se-Pekanbaru

Ketua Pimpinan Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD BKMT) Kota Pekanbaru Hj. Nur Hasanah,MA

PEKANBARU,LintasRiauNews.com – Ketua Pimpinan Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD BKMT) Kota Pekanbaru Hj. Nur Hasanah,MA blak-blakan mengungkapkan kekecewaan dan penyesalannya pada pihak Kecamatan terkait penggunaan dana pembinaan PC BKMT Kecamatan yang dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota.

Pasalnya, dana pembinaaan PC BKMT Kecamatan yang dititipkan Pemko Pekanbaru di masing-masing Kecamatan dengan jumlah bervariasi di kisaran puluhan juta rupiah itu selama ini tidak disalurkan langsung ke Pengurus Cabang BKMT Kecamatan.Malah, cenderung sepenuhnya ‘dikuasai’ oleh pihak Kecamatan dan digunakan sepihak menggelar kegiatan berdasarkan kebijakan mereka sendiri tanpa melibatkan PC BKMT Kecamatan di dalam kepanitian Kegiatan.

Hal itu disampaikan Ketua PD BKMT Kota Pekanbaru,saat ditemui media lintasriaunews.com di Masjid Agung Ar-Rahman Jln Sudirman usai wirid bulan PD BKMT Pekanbaru,Rabu (7/08/2019).

“Seharusnya menurut Nurhasanah,pihak kecamatan menyalurkan dana pembinaan tersebut ke setiap PC BKMT yang tentunya sudah punya program dan kegiatan tersendiri yang akan dilaksanakan.”

Apalagi sambung Nurhasanah,Bapak Walikota sendiri bilang bahwa dana pembinaan PC BKMT hanya dititipkan di kantor kecamatan, artinya pengurus PC BKMT berhak mengelola dan bertanggungjawab langsung dalam penggunaannya.

Namun, pihak kecamatan tidak melakukannya dan justru menggelar kegiatan menggunakan dana tersebut,” tutur Nur Hasanah.

Kegiatan yang dimaksud adalah Jambore BKMT yang diserangkaikan dengan kegiatan Jambore PKK di setiap kecamatan.

Meski membawa nama PC BKMT, namun cenderung tidak ada koordinasi dan melibatkan langsunh pengurus Cabang BKMT dalam kepanitian kegiantan Jambore.

Persiapan dan penyelenggaraan kegiatan tersebut sepenuhnya dilakukan pihak kecamatan. Termasuk membuat undangan untuk peserta dan tamu yang hadir.

Seperti ada di salah satu kecamatan,kegiatannya BKMT tapi kops surat undanganya PKK,ungkap Nurhasah yang enggan menyebut kecamatanya

“Saya sendiri heran dan bingung, kok pihak kecamatan yang berinisiatif sendiri mengadakan kegiatan BKMT dan yang digelar jambore pula, yang hanya berupa lomba-lomba. Untuk diketahui, di organisasi BKMT tak ada dan mengenal program atau kegiatan Jambore itu. Entah latah dengan PKK yang memang ada kegiatan jamborenya atau mungkin ada maksud lain,” papar wanita yang berprofesi sebagai dosen ini.

Celakanya, lanjut Nur Hasanah, untuk menyelenggarakan satu kali acara Jambore BKMT itu ternyata nyaris menyedot habis anggaran BKMT yang semestinya dipergunakan untuk dana pembinaan organisasi selama setahun. Akibatnya, program dan kegiatan yang sudah diagendakan PC BKMT di tiap kecamatan tidak terakomodir. Seperti pelatihan-pelatihan semisal mengurus jenazah, pengajian rutin dan dakwah dengan mendatangkan da’i, dan sebagainya.

“Jadi, intinya kegiatan yang Jambore BKMT yang diadakan pihak kecamatan itu tidak sinkron dengan progam BKMT. Dana pembinaan untuk BKMT ini dalam prakteknya jelas tidak sesuai peruntukkannya atau tidak tepat sasaran. Saya sudah sering terima laporan dan keluhan dari para pengurus terkait masalah ini, makanya kedepan kita upayakan ada perubahan dalam pengalokasian dana BKMT ini,” ungkap isteri dari Tarmizi Muhammad, Anggota DPRD yang juga Ketua MUI Kota Pekanbaru itu.

Nur Hasanah mengaku sudah cukup lama membahas masalah ini bersama jajaran PD BKMT Pekanbaru. Bahkan telah memberitahu pihak kecamatan terkait penggunaan dana pembinaan BKMT itu, namun tidak begitu direspon dan ditindaklanjuti.

Makanya, dia dan jajarannya kemudian membicarakannya dengan pihak-pihak di Pemko Pekanbaru. Selain terkait peruntukkan dana yang tidak tepat sasaran, juga tak kalah penting pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, yang dikhawatirkan bermasalah sehingga berujung pada proses hukum.

“Alhamdulillah ada sinyal positif dari Pemko Pekanbaru, termasuk Bapak Walikota. Dana pembinaan BKMT ini akan tetap dialokasikan setiap tahun anggaran, namun ke depan tidak lagi dititipkan di masing-masing kecamatan, tapi dimasukkan ke dalam anggaran di salah satu OPD (satker), infonya di Badan Pemberdayaan Perempuan. Kita tunggu saja perkembangannya,” ujar Nur Hasanah.[] yan

Bagikan ke: