Menu MBG di Tembilahan Dikeluhkan, Dinkes dan Disdik Diminta Lakukan Evaluasi

Foto : Menu MBG berupa roti, telur, buah, dan makanan kering yang diterima siswa di sejumlah sekolah di Tembilahan. Masyarakat berharap pengawasan kualitas dan standar higienitas semakin diperketat

LintasRiauNews.com ,TEMBILAHAN — 26 Februari 2026 Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah satuan pendidikan di wilayah Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, menuai perhatian masyarakat. Sejumlah orang tua dan pihak sekolah menyampaikan keluhan terkait kualitas menu serta tata kelola penyimpanan makanan yang dinilai perlu dievaluasi.

Berdasarkan pantauan tim media di beberapa sekolah, menu yang dibagikan kepada siswa di antaranya berupa roti, telur, buah, kacang olahan, dan makanan kering lainnya. Dalam beberapa temuan, kemasan makanan terlihat kurang rapi dan sebagian disimpan dalam kondisi yang dinilai belum memenuhi standar higienitas ideal.

Sejumlah orang tua siswa berharap ada peningkatan pengawasan terhadap kualitas dan kandungan gizi makanan yang diberikan. Mereka menilai, program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik tersebut perlu dijalankan secara konsisten dan sesuai standar kesehatan.“Kami berharap ada evaluasi dari dinas terkait agar kualitas makanan benar-benar terjamin,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Selain itu, masyarakat juga meminta agar peran tenaga ahli gizi yang bertugas melakukan pengawasan dan perhitungan kandungan gizi dapat dioptimalkan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Tim media telah melakukan upaya konfirmasi kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan. Media tetap membuka ruang hak jawab apabila terdapat klarifikasi atau tanggapan lanjutan dari pihak terkait.

Sementara itu, di tingkat nasional, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG tidak bersifat memaksa.

Seperti dilansir Tribunnews.com, Kamis (26/2), Nanik menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu menawarkan program tersebut kepada sekolah-sekolah penerima manfaat.

“Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima, kami BGN tidak memaksa,” ujar Nanik saat dihubungi Tribunnews.com.

Ia menjelaskan, apabila di tengah pelaksanaan terdapat permintaan penghentian operasional dari pihak sekolah, hal tersebut bukan menjadi persoalan bagi BGN. Evaluasi terhadap menu dan pelaksanaan teknis juga terbuka dilakukan sebagai bagian dari perbaikan program.

BGN, lanjut Nanik, menyadari bahwa upaya perbaikan gizi peserta didik membutuhkan konsistensi dan kolaborasi berbagai pihak. Pihaknya juga terbuka terhadap saran dan kritik agar pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut dapat berjalan optimal.

Sejumlah pihak di daerah berharap adanya koordinasi lebih lanjut antara penyedia MBG, sekolah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan guna memastikan mutu, keamanan pangan, serta kesesuaian standar gizi tetap terjaga.

Media ini akan terus memantau perkembangan serta menyajikan informasi lanjutan secara berimbang sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik.**(daus)

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post