Baru Enam Bulan Direhab, Plafon Gedung Napza RSJ Tampan Jebol, Kapasitas Rehabilitasi Narkoba Tak Maksimal

Ilustrasi

LintasRiauNews.com,PEKANBARU – Proyek rehabilitasi Gedung Napza Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru senilai lebih dari Rp707 juta menjadi sorotan. Pasalnya, belum genap enam bulan setelah pekerjaan dilaksanakan, plafon salah satu ruangan rehabilitasi pasien dilaporkan mengalami kerusakan hingga jebol.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media, gedung yang dipersiapkan untuk pelayanan rehabilitasi pasien penyalahgunaan narkoba tersebut sejatinya direncanakan mampu menampung maksimal 60 pasien. Namun, akibat kondisi bangunan yang mengalami kerusakan, kapasitas pelayanan saat ini disebut hanya mampu menampung sekitar 38 pasien.

Artinya, terdapat selisih kapasitas sebanyak 22 pasien dari daya tampung yang direncanakan.

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan konstruksi, tetapi juga menyangkut efektivitas pemanfaatan anggaran dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media, proyek rehabilitasi Gedung Napza tersebut mulai dikerjakan sekitar Juli 2025 oleh CV Andalan Muda Karya dengan nilai kontrak Rp707.204.707.

Sementara itu, jasa konsultan perencana dilaksanakan CV Shakeel Konsultan dengan nilai anggaran Rp45.978.753, sedangkan konsultan pengawas dilaksanakan CV Fajar Bahari dengan nilai kontrak Rp37.703.370.

Dengan demikian, total nilai ketiga paket pekerjaan tersebut mencapai Rp790.886.830.

Persoalan semakin menarik karena kerusakan dilaporkan terjadi ketika pekerjaan masih berada dalam masa pemeliharaan atau jaminan perawatan kontraktor.

Penjelasan PPTK Proyek

Saat dikonfirmasi tim media di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek rehabilitasi Gedung Napza, Hawari Dinal, S.Sos., M.Si., memberikan penjelasan terkait kondisi bangunan tersebut.

Dalam keterangannya, Hawari menjelaskan bahwa terdapat pertimbangan teknis mengenai penggunaan material pada bagian bangunan. Menurut penjelasannya, penggunaan konstruksi besi dinilai tidak memungkinkan untuk dipenuhi dengan anggaran yang tersedia sehingga diputuskan menggunakan material GRC.

Namun, setelah pekerjaan diselesaikan, bagian plafon tersebut dilaporkan masih dapat dibuka oleh pasien.

Penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana proses perencanaan teknis, pemilihan material, hingga pengawasan pekerjaan dilakukan sejak awal.

Jika sejak tahap perencanaan telah diketahui adanya keterbatasan anggaran untuk penggunaan material yang dinilai lebih kuat, mengapa kondisi tersebut tidak diantisipasi sebelum pekerjaan dilaksanakan?

Terlebih, gedung tersebut dipersiapkan untuk menampung pasien rehabilitasi narkoba yang membutuhkan fasilitas aman, layak, dan memenuhi standar pelayanan kesehatan.

Potensi Penerimaan Miliaran Rupiah Tidak Maksimal

Dampak lain yang perlu menjadi perhatian dari tidak optimalnya pemanfaatan Gedung Napza adalah kemungkinan berkurangnya penerimaan rumah sakit akibat keterbatasan kapasitas pelayanan rehabilitasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media, apabila gedung dapat difungsikan secara maksimal dengan kapasitas 60 pasien, potensi penerimaan rumah sakit diperkirakan mencapai sekitar Rp3,8 miliar dalam setahun.

Namun, dengan kondisi bangunan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan kapasitas pelayanan yang disebut hanya mampu menampung sekitar 38 pasien, potensi penerimaan diperkirakan hanya berada di kisaran Rp2,4 miliar per tahun.

Artinya, terdapat selisih kapasitas sebanyak 22 pasien yang berpotensi menyebabkan berkurangnya penerimaan rumah sakit sekitar Rp1,4 miliar setiap tahunnya.

Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan asumsi kapasitas pelayanan dan tarif rehabilitasi yang diperoleh tim media, bukan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan.

Perhitungan tersebut juga masih memerlukan verifikasi dari manajemen RSJ Tampan, terutama terkait tarif resmi, tingkat keterisian pasien, serta kemampuan operasional pelayanan rehabilitasi.

Karena itu, manajemen RSJ Tampan perlu memberikan penjelasan mengenai kapasitas riil pelayanan, kondisi fasilitas, dan dampak kerusakan bangunan terhadap optimalisasi penerimaan rumah sakit.

BASMI Riau Pertanyakan Perencanaan dan Pengawasan

Sementara itu, Ketua Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau, Fadli Akbar, menyayangkan kondisi gedung rehabilitasi tersebut.

Menurutnya, dengan nilai pekerjaan yang mencapai lebih dari Rp700 juta, seharusnya perencanaan dilakukan secara matang agar bangunan dapat difungsikan sesuai tujuan awal.

Ia mempertanyakan bagaimana mungkin setelah pekerjaan dilaksanakan baru muncul penjelasan bahwa anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi bangunan secara optimal.

Menurut Fadli, persoalan tersebut perlu ditelusuri, apakah terjadi kelemahan pada tahap perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, pengawasan pekerjaan, atau terdapat faktor lain yang menyebabkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Ia juga menyoroti sejumlah pekerjaan yang seharusnya menjadi perhatian, mulai dari kondisi plafon dan konstruksi penyangganya, perbaikan toilet, hingga pengadaan tandon air serta fasilitas pendukung lainnya.

Menurutnya, apabila gedung rehabilitasi narkoba merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan, maka seluruh kebutuhan teknis seharusnya diperhitungkan secara matang sebelum pekerjaan dimulai.

Fadli menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari manajemen RSJ Tampan, terlebih karena gedung tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan rehabilitasi bagi masyarakat.

Ia juga mempertanyakan apakah nilai kontrak sebesar Rp707 juta telah digunakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan rehabilitasi bangunan.

Sebab, apabila ruangan rehabilitasi merupakan fasilitas utama yang dibutuhkan untuk menampung pasien, maka aspek keamanan, kekuatan konstruksi, dan kelayakan ruangan seharusnya menjadi perhatian dalam perencanaan pekerjaan.

BASMI Riau mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek tersebut untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu Evaluasi dan Pemeriksaan

Kondisi Gedung Napza ini perlu menjadi perhatian manajemen RSJ Tampan, terutama karena kerusakan dilaporkan terjadi ketika pekerjaan masih berada dalam masa pemeliharaan kontraktor.

Pihak rumah sakit perlu menjelaskan apakah kerusakan tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada kontraktor, apakah telah dilakukan perbaikan, serta bagaimana tanggung jawab penyedia atas hasil pekerjaan yang belum optimal.

Selain itu, konsultan perencana dan konsultan pengawas juga perlu dimintai penjelasan mengenai kesesuaian spesifikasi, pemilihan material, dan pengawasan selama proses rehabilitasi berlangsung.

Tim media juga perlu memperoleh penjelasan mengenai rincian pekerjaan dalam kontrak senilai Rp707 juta, termasuk apakah pekerjaan plafon, toilet, tandon air, dan fasilitas pendukung lainnya telah dilaksanakan sesuai dokumen kontrak.

Konfirmasi lanjutan akan dimintakan kepada Direktur RSJ Tampan, CV Andalan Muda Karya selaku kontraktor pelaksana, CV Shakeel Konsultan selaku konsultan perencana, serta CV Fajar Bahari selaku konsultan pengawas.

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai kerusakan plafon sebuah bangunan, tetapi juga menyangkut penggunaan anggaran daerah, tanggung jawab penyedia jasa, keselamatan pasien, serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang layak.

Terlebih, apabila keterbatasan fasilitas benar-benar mengurangi daya tampung pasien, maka dampaknya bukan hanya terhadap pelayanan kesehatan, melainkan juga berpotensi memengaruhi penerimaan rumah sakit.

Jangan sampai fasilitas yang direhabilitasi menggunakan anggaran ratusan juta rupiah justru belum dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.**(ian)

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post