Bukan Sekadar Ijazah: Ketika Dokumen Administrasi Tak Lagi Cukup untuk Membuktikan Kelulusan

OPINI

Oleh: Armin Von Dahlan

Ada tiga perkembangan yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik: Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan, Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan permohonan terkait tidak dapat diterima, dan muncul kabar mengenai rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketiganya sering dicampuradukkan seolah-olah merupakan satu rangkaian putusan yang memiliki akibat hukum sama. Padahal, masing-masing berlangsung melalui jalur berbeda, dengan objek pemeriksaan dan konsekuensi hukum yang juga berbeda.

Di tengah polemik tersebut, ada satu prinsip yang semestinya tidak boleh dilupakan: jabatan publik tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan standar pembuktian. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang melekat padanya.

Persoalan dokumen pendidikan Gibran bukan lagi semata-mata perdebatan tentang selembar ijazah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah dokumen administrasi yang digunakan untuk menyatakan kesetaraan pendidikan benar-benar memiliki dasar yang cukup untuk membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan undang-undang.

Di sinilah persoalan administrasi bertemu dengan substansi hukum.

Ijazah Bukan Sekadar Persyaratan Administratif

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, menentukan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 169 huruf r. Sementara itu, Pasal 227 huruf l mengatur kewajiban menyampaikan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi.

Dari ketentuan itu, terdapat dua aspek yang perlu dibedakan.

Pertama, aspek substantif: apakah seseorang memang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang dipersyaratkan. Kedua, aspek administratif: apakah terdapat dokumen resmi yang dapat digunakan untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan tersebut.

Pembedaan antara syarat substantif dan administratif ini merupakan kerangka analisis untuk memahami persoalan, bukan istilah yang secara harfiah digunakan dalam rumusan Pasal 169 huruf r.

Namun, substansinya tidak sulit dipahami. Dokumen administrasi pada dasarnya berfungsi membuktikan suatu keadaan atau fakta hukum. Karena itu, dokumen tidak semestinya diperlakukan sebagai pengganti fakta yang justru harus dibuktikannya.

Surat keterangan dapat menjadi alat bukti sepanjang diterbitkan berdasarkan data dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, keberadaan surat itu sendiri tidak otomatis menjawab apakah persyaratan pendidikan benar-benar telah dipenuhi.

Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya apakah dokumen tersedia, melainkan juga apakah dasar penerbitannya benar dan memadai.

Putusan MK dan MA: Dua Perkara, Dua Ruang Lingkup

Untuk memahami polemik ini, masyarakat perlu membedakan dua jalur peradilan yang telah berjalan, yakni perkara di Mahkamah Konstitusi dan sengketa tata usaha negara yang berujung di Mahkamah Agung.

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau _legal standing_ para pemohon.

Artinya, amar putusan tersebut tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan pencalonan ataupun memberhentikan Wakil Presiden. Namun, pertimbangan hukum MK tetap relevan untuk dicermati, khususnya bagian yang membahas dokumen pendidikan yang diajukan sebagai bukti pemenuhan persyaratan.

Karena itu, putusan MK tidak tepat dibaca secara berlebihan. Putusan tersebut bukan keputusan yang membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Sebaliknya, amar tidak dapat diterima juga tidak boleh disederhanakan menjadi pernyataan bahwa seluruh persoalan mengenai dokumen pendidikannya telah selesai.

Jalur berikutnya adalah sengketa tata usaha negara yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam perkara tersebut, H.M. Subhan menggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah gugatan tidak diterima pada tingkat PTUN dan putusan itu dikuatkan oleh PTTUN, perkara berlanjut ke tingkat kasasi.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, mengadili sendiri, dan mengabulkan gugatan penggugat.

Mahkamah Agung menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta memerintahkan pencabutannya.

Salah satu persoalan penting dalam pertimbangan MA adalah dokumen yang dijadikan dasar penerbitan surat tersebut, antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Dalam pertimbangannya, dokumen-dokumen itu dinilai tidak membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Di titik ini, persoalannya menjadi lebih mendasar daripada sekadar perbedaan nama atau bentuk dokumen. Yang diuji adalah kecukupan dasar faktual dan ketelitian pejabat ketika menerbitkan keputusan administrasi.

Putusan MA tersebut tentu harus dihormati. Namun, batas akibat hukumnya juga harus dipahami secara tepat.

MA membatalkan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa. Putusan itu tidak dengan sendirinya membatalkan hasil Pemilu 2024, tidak otomatis membatalkan pelantikan Wakil Presiden, dan tidak secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatannya.

Persoalan mengenai kedudukan Wakil Presiden merupakan ranah ketatanegaraan tersendiri. Konsekuensinya harus dinilai melalui mekanisme konstitusional yang berlaku, bukan ditarik secara otomatis dari pembatalan satu keputusan administrasi.

Ketika Administrasi Harus Bertanggung Jawab kepada Substansi

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan pejabat pemerintahan bukanlah ruang yang bebas dari pengujian. Setiap keputusan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dari sisi fakta, pertimbangan, dan prosedur penerbitannya.

Prinsip kecermatan menuntut pejabat untuk memastikan bahwa informasi dan dokumen yang digunakan sebagai dasar keputusan benar-benar relevan serta memadai.

Sebab, keputusan administrasi bukan sekadar produk surat-menyurat birokrasi. Di dalamnya terdapat tanggung jawab negara terhadap kebenaran dasar keputusan yang diterbitkan.

Apabila suatu surat keterangan diterbitkan berdasarkan dokumen yang tidak cukup membuktikan keadaan yang hendak dinyatakan, maka dasar penerbitannya patut diuji melalui mekanisme hukum. Kewenangan pejabat tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup ruang pengujian tersebut.

Meski demikian, ada batas yang harus dijaga. Pembatalan surat penyetaraan tidak otomatis merupakan putusan pidana. Pembatalan itu juga tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai kesimpulan final mengenai seluruh riwayat pendidikan seseorang.

Masing-masing persoalan mempunyai objek, unsur, dan mekanisme pembuktiannya sendiri.

Di sinilah kedewasaan hukum diperlukan: berani mengakui apa yang telah diputus pengadilan, tetapi tidak tergesa-gesa menyatakan sesuatu yang belum menjadi bagian dari putusan tersebut.

Hak Menyatakan Pendapat DPR Bukan Keputusan Pemakzulan

Setelah putusan MA menjadi perhatian publik, muncul pula dinamika politik dan ketatanegaraan berupa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.

Menurut laporan media per 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan tersebut. Namun, jumlah tanda tangan itu harus ditempatkan secara proporsional. Dukungan terhadap pengajuan usulan tidak sama dengan keputusan formal DPR untuk memberhentikan Wakil Presiden.

Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur hak menyatakan pendapat DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Penggunaan hak tersebut tetap harus melalui tahapan kelembagaan sesuai ketentuan undang-undang dan tata tertib DPR. Pengumpulan tanda tangan, pembahasan usulan, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, dan proses konstitusional berikutnya merupakan tahapan yang tidak boleh disamakan.

Apabila proses tersebut berkembang menjadi pendapat DPR mengenai dugaan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945, mekanisme Pasal 7B UUD 1945 harus dijalankan.

DPR harus mengambil keputusan dengan memenuhi persyaratan kehadiran dan persetujuan sebagaimana ditentukan konstitusi sebelum mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.

Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses berikutnya berjalan melalui DPR dan MPR sesuai tahapan konstitusional. Dengan demikian, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden bukanlah keputusan yang dapat diambil hanya berdasarkan jumlah anggota DPR yang menandatangani suatu usulan.

Rapat paripurna DPR yang dijadwalkan pada 12 November 2026 untuk mengumumkan usulan penggunaan hak tersebut perlu dipahami dalam konteks proses kelembagaan. Pengumuman usulan bukanlah keputusan pemakzulan.

Perbedaan ini penting. Dalam negara hukum, proses politik harus tetap berjalan di dalam koridor konstitusi.

Pengunduran Diri dan Konsekuensi Konstitusionalnya

Di tengah dinamika tersebut, muncul kabar bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden.

Namun, pada 12 November 2026, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa MPR belum menerima maupun melihat surat resmi tersebut.

Perbedaan antara menyampaikan niat, mengirimkan surat kepada Presiden, dan adanya kejelasan proses formal mengenai pengunduran diri tidak boleh diabaikan. Dalam persoalan ketatanegaraan, status jabatan tidak semestinya disimpulkan hanya berdasarkan pemberitaan atau pernyataan yang belum diikuti kepastian proses hukum.

UUD 1945 memang mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Namun, ketentuan tersebut mengatur mekanisme pengisian jabatan yang kosong. Ketentuan itu tidak boleh dibaca seolah-olah setiap kabar pengunduran diri langsung menimbulkan kekosongan jabatan secara hukum.

Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai pernyataan pengunduran diri, dokumen yang disampaikan, serta proses konstitusional yang berlaku. Sampai status tersebut terang secara hukum, tidak tepat menyatakan jabatan Wakil Presiden telah kosong hanya berdasarkan kabar mengenai rencana pengunduran diri.

Hal yang sama berlaku terhadap usulan HMP. Apakah proses tersebut kehilangan objek apabila pengunduran diri benar-benar berlaku secara hukum merupakan persoalan yang perlu dinilai berdasarkan keadaan dan tahapan proses pada saat itu. Pendapat politik dari pihak-pihak yang berkepentingan tidak serta-merta menjadi kesimpulan hukum yang mengikat.

Yang Harus Dijaga Adalah Kepastian Hukum

Pada akhirnya, persoalan ini tidak semestinya diletakkan dalam kerangka suka atau tidak suka terhadap seseorang. Perdebatan juga tidak boleh berubah menjadi pertarungan politik yang mengabaikan prinsip hukum.

Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah negara konsisten menerapkan persyaratan yang dibuatnya sendiri?

Apabila undang-undang mensyaratkan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat, maka makna kata _tamat_ harus dijaga. Apabila negara meminta bukti kelulusan, dokumen yang diajukan harus benar-benar memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak boleh ada standar pembuktian yang berbeda hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kedekatan dengan pusat pemerintahan.

Pada saat yang sama, setiap pihak wajib menghormati batas kewenangan lembaga peradilan. Putusan MA harus dipahami sesuai objek sengketa dan amar putusannya. Putusan MK harus dibaca berdasarkan amar serta pertimbangannya. Sementara itu, proses di DPR dan MPR harus berjalan menurut konstitusi, bukan semata-mata mengikuti tekanan opini publik.

Hukum tidak boleh digunakan untuk membenarkan kepentingan politik. Sebaliknya, politik juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola administrasi negara. Dokumen harus lahir dari fakta yang benar, keputusan pejabat harus terbuka untuk diuji, dan jabatan publik harus tunduk pada standar hukum yang sama.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan semata-mata persoalan ijazah seorang pejabat. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Hukum harus berdiri di atas jabatan, bukan jabatan yang menentukan bagaimana hukum harus berdiri.

Sumber

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.

3. Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, khususnya Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, khususnya Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 210.

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 ayat (2).

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post