LintasRiauNews.com,DUMAI— Belum adanya penjelasan resmi terkait batalnya agenda silaturahmi dan audiensi dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (Dispertaru) Kota Dumai pada 12 November 2026 menuai kekecewaan Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Dumai.
Hingga Minggu (15/11/2026), DPC AWI Dumai mengaku belum menerima klarifikasi maupun kepastian dari Pemerintah Kota Dumai ataupun pihak Dispertaru, meskipun persoalan tersebut telah diberitakan oleh sejumlah media massa.
Ketua DPC AWI Kota Dumai, Merli Sinaga, menjelaskan bahwa agenda silaturahmi dan audiensi tersebut sebelumnya telah dijadwalkan melalui komunikasi dengan salah seorang perwakilan Dispertaru bernama Amanda.
Pertemuan direncanakan berlangsung pada Kamis (12/11/2026), pukul 11.00 WIB, di kantor Dispertaru Kota Dumai yang berlokasi di kawasan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur.
Namun, ketika rombongan DPC AWI Dumai tiba sesuai jadwal, pertemuan tersebut tidak terlaksana. Merli mengaku telah berupaya menghubungi pihak penghubung untuk memperoleh kepastian, tetapi tidak mendapatkan respons maupun penjelasan mengenai perubahan agenda.
Menurut Merli, pihaknya menyayangkan tidak adanya komunikasi lanjutan dari instansi terkait, terlebih kedatangan DPC AWI bertujuan membangun silaturahmi dan komunikasi kelembagaan.
“Sudah beberapa kali persoalan ini diberitakan oleh rekan-rekan media, tetapi belum ada tanggapan, baik dari Wali Kota Dumai maupun pihak Dispertaru. Sampai sekarang belum ada kejelasan apa penyebab agenda silaturahmi dan audiensi DPC AWI pada 12 November lalu tidak terlaksana, padahal sebelumnya sudah dijadwalkan melalui perwakilan Dispertaru bernama Amanda,” tegas Merli dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).
Wali Kota Diminta Evaluasi Pelayanan Komunikasi
Tidak adanya penjelasan tersebut membuat DPC AWI Dumai mempertanyakan bagaimana mekanisme komunikasi dan pelayanan terhadap masyarakat maupun organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
Merli menilai, keterbukaan komunikasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Apabila suatu agenda pertemuan telah disepakati tetapi kemudian tidak dapat dilaksanakan, pihak terkait semestinya memberikan pemberitahuan dan alasan yang jelas.
Atas persoalan tersebut, DPC AWI Dumai meminta Wali Kota Dumai, H. Paisal, S.K.M., MARS., memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap pelayanan komunikasi di lingkungan Dispertaru Kota Dumai yang dipimpin Muhammad Mufarizal, S.T., M.IP.
“Kami dari DPC AWI Kota Dumai meminta kepada Pemerintah Kota Dumai agar memberikan perhatian dan teguran kepada Dispertaru apabila memang ditemukan kekurangan dalam pelayanan komunikasi tersebut. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang, baik terhadap insan pers maupun organisasi dan wadah masyarakat lainnya di Kota Dumai,” ujar Merli.
Ia menegaskan, hubungan antara pemerintah daerah dan organisasi pers seharusnya dibangun atas dasar komunikasi yang terbuka, saling menghormati, serta menghargai fungsi dan peran masing-masing.
Menurutnya, pers memiliki fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan kontrol sosial. Karena itu, ruang komunikasi dengan instansi pemerintah perlu tetap terbuka tanpa mengabaikan prosedur dan mekanisme pelayanan yang berlaku.
AWI Masih Menunggu Klarifikasi Dispertaru
Hingga berita ini diterbitkan, DPC AWI Kota Dumai menyatakan masih menunggu penjelasan resmi dari Kepala Dispertaru Kota Dumai maupun Pemerintah Kota Dumai terkait tidak terlaksananya agenda audiensi tersebut.
AWI berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik sehingga tidak berkembang menjadi kesalahpahaman berkepanjangan antara organisasi pers dan pemerintah daerah.
Redaksi LintasRiauNews.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Dispertaru maupun Wali Kota Dumai untuk menyampaikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.**(Yetty)



