BASMI Riau Laporkan Dugaan Pembiaran Aset ICU RSJ Tampan ke Kejati, Nilai Peralatan dan Bangunan Rp3,44 Miliar

0 views

Ketua Umum BASMI Riau, Fadli Akbar, saat menyerahkan surat laporan pengaduan terkait dugaan pembiaran aset bangunan dan peralatan ICU RSJ Tampan senilai Rp3,44 miliar ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Pekanbaru, Kamis (19/11/2026). (Foto: BASMI Riau)

LintasRiauNews.com,PEKANBARU -– Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Provinsi Riau resmi menyampaikan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait dugaan pembiaran aset daerah serta tidak berfungsinya bangunan dan peralatan Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Provinsi Riau.

Laporan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum BASMI Riau, Fadli Akbar, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Riau, Kamis (19/11/2026).

Dalam laporan bernomor /LP/BASMI-RIAU/XI/2026 tersebut, BASMI meminta Kejati Riau melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap pembangunan bangunan ICU serta pengadaan sejumlah peralatan medis yang hingga kini diduga belum dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.

Fadli Akbar menjelaskan, berdasarkan informasi dan dokumen daftar aset yang diperoleh BASMI, bangunan ICU RSJ Tampan telah selesai dibangun sejak tahun 2023. Namun, hingga November 2026, fasilitas tersebut disebut belum difungsikan untuk memberikan pelayanan ICU sebagaimana tujuan awal pembangunannya.

“Ini yang menjadi perhatian kami. Bangunan sudah dibangun sejak 2023, tetapi sampai sekarang belum difungsikan sebagaimana mestinya. Sementara di dalam daftar aset terdapat berbagai peralatan medis dengan nilai yang sangat besar. Kami mempertanyakan mengapa fasilitas tersebut belum bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Fadli.

Nilai Aset ICU Mencapai Rp3,44 Miliar

Dalam dokumen yang disampaikan kepada Kejati Riau, BASMI mencatat total nilai perolehan bangunan, pekerjaan pendukung, peralatan dan perlengkapan ICU RSJ Tampan mencapai Rp3.441.252.992.

Nilai tersebut terdiri dari bangunan dan pekerjaan pendukung sebesar Rp673.096.349 serta peralatan dan perlengkapan medis sebesar Rp2.768.156.643.

Sejumlah peralatan medis bernilai besar yang tercantum dalam daftar aset antara lain ventilator pediatric adult sebesar Rp499.950.000, tiga unit ventilator adult basic senilai Rp1.186.500.000, central monitor sebesar Rp260.720.774, defibrillator/monitor sebesar Rp214.930.000, serta empat unit patient monitor senilai Rp472.709.904.

Menurut Fadli, nilai perolehan tersebut bukan angka yang kecil. Karena itu, perlu dipastikan apakah seluruh aset benar-benar tersedia secara fisik, berada di lokasi sesuai pencatatan, dalam kondisi baik, serta dapat dioperasikan.

“Kami tidak ingin berasumsi bahwa peralatan tersebut hilang atau rusak. Namun, karena bangunan ICU belum difungsikan, kami meminta aparat penegak hukum memeriksa langsung keberadaan dan kondisi seluruh peralatan medis tersebut. Apakah masih tersimpan, apakah dapat digunakan, dan mengapa belum memberikan manfaat pelayanan,” tegasnya.

Minta Kejati Periksa Perencanaan dan Pengadaan

BASMI Riau dalam laporannya juga meminta Kejati menelusuri proses perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, pengadaan peralatan medis, hingga pengawasan dan serah terima aset.

Menurut Fadli, pengadaan peralatan medis seharusnya disesuaikan dengan kesiapan bangunan, kebutuhan pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Jika peralatan telah dibeli sementara bangunan belum dapat difungsikan, maka perlu diketahui bagaimana proses perencanaan dan pengambilan keputusan pengadaan tersebut dilakukan.

“Kami ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab sejak tahap perencanaan sampai pengadaan dan serah terima. Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan miliaran rupiah, tetapi fasilitas yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan dan memberikan pelayanan kepada pasien justru tidak berfungsi,” katanya.

Kejati Diminta Turun Langsung ke RSJ Tampan

Dalam laporan tersebut, BASMI juga meminta Kejati Riau melakukan pemeriksaan fisik terhadap bangunan dan seluruh peralatan medis ICU yang tercatat dalam daftar aset.

Selain itu, aparat penegak hukum diminta menelusuri dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak pekerjaan, dokumen pengadaan, berita acara serah terima, dokumen pembayaran, serta meminta keterangan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Pihak yang perlu dimintai keterangan di antaranya Direktur RSJ Tampan, PPK, PPTK, pejabat pengadaan, penyedia barang dan jasa, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya.

BASMI juga meminta agar dilakukan koordinasi dengan auditor atau instansi berwenang apabila diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan daerah.

Fadli menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, maka penanganannya harus dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jangan Biarkan Aset Daerah Terbengkalai

Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa laporan tersebut bukan bertujuan menyudutkan institusi maupun pejabat tertentu. Menurutnya, BASMI hadir sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai fasilitas kesehatan yang dibangun menggunakan uang rakyat harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya tercatat sebagai aset dalam administrasi pemerintah.

“Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai bangunan sudah dibangun, alat kesehatan sudah dibeli dengan anggaran miliaran rupiah, tetapi masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya. Kami berharap Kejati Riau serius menindaklanjuti laporan ini,” tutup Fadli.

BASMI Riau berharap Kejati Riau dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan demi memastikan pengelolaan aset serta keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.

Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut nilai aset miliaran rupiah, tetapi juga menyangkut efektivitas penggunaan uang rakyat dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.**(yan)

Posting Terkait