Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Konsesi PT RAPP, Kerusakan Hutan Riau Jadi Sorotan

0 views

ilustrasi

LintasRiauNews.com,PEKANBARU – Keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau menjadi perhatian serius terhadap masa depan pengelolaan kawasan hutan dan kelestarian lingkungan di Bumi Lancang Kuning.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 pada 19 November 2026. Langkah pemerintah ini tidak sekadar menjadi persoalan administratif, tetapi juga membuka pertanyaan besar mengenai kondisi kawasan hutan yang selama ini berada dalam wilayah perizinan perusahaan tersebut.

Berdasarkan keterangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), terdapat sejumlah temuan yang menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Selain itu, terdapat persoalan dugaan kebakaran lahan gambut yang berulang serta permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berkaitan dengan keberlangsungan habitat Gajah Sumatera.

Temuan tersebut menjadi alarm serius bagi pengelolaan kehutanan di Provinsi Riau. Sebab, kawasan hutan bukan semata-mata aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan industri, melainkan memiliki fungsi ekologis penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, tata air, keanekaragaman hayati, serta keberlangsungan hidup masyarakat.

Jangan Berhenti pada Pencabutan Izin

Pencabutan PBPH PT RAPP seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan hutan di Riau.

Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam memastikan kawasan yang izinnya telah dicabut tidak berubah menjadi lahan terbuka, perkebunan ilegal, maupun lokasi aktivitas pertambangan tanpa izin.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah siapa yang bertanggung jawab atas berbagai temuan kerusakan tersebut? Apakah akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab, pihak yang terlibat, serta bentuk pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran?

Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana mekanisme pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan, khususnya lahan gambut dan kawasan lindung yang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem Riau.

Jangan sampai pencabutan izin hanya menjadi keputusan di atas kertas, sementara persoalan kerusakan lingkungan dan penguasaan lahan di lapangan tidak mendapatkan penyelesaian.

Nasib Pekerja dan Masyarakat Juga Harus Diperhatikan

Di sisi lain, pencabutan izin tersebut juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang tidak kecil.

PT RAPP melalui pernyataan resminya menyampaikan bahwa perusahaan menghormati kewenangan pemerintah dan masih menunggu pemberitahuan serta penjelasan resmi lebih lanjut terkait keputusan tersebut.

Perusahaan juga menyoroti dampak terhadap tenaga kerja, mitra usaha, pemasok, dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas operasional perusahaan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan penertiban kawasan hutan berjalan dengan memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Namun, kepentingan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan lingkungan dan penegakan hukum.

Publik Menunggu Ketegasan Pemerintah

Kasus pencabutan PBPH PT RAPP menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk membuktikan keseriusannya dalam membenahi tata kelola kehutanan di Provinsi Riau.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan pengumuman pencabutan izin, tetapi juga transparansi mengenai hasil pemeriksaan, langkah pemulihan lingkungan, pengawasan kawasan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kementerian Kehutanan, Satgas PKH, dan instansi penegak hukum diharapkan tidak berhenti pada keputusan administratif. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Sebab, menyelamatkan hutan Riau bukan hanya tentang mencabut izin perusahaan. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan kawasan yang tersisa benar-benar terlindungi, kerusakan dipulihkan, dan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.

Hutan Riau adalah warisan ekologis bagi generasi mendatang. Jangan sampai setelah izin dicabut, kerusakan justru semakin meluas.**(yan)

 

 

Posting Terkait