PEKANBARU,LintasRiauNews.com — Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan gabungan BEM Se-Riau mengelar aksi demo depan kantor Gubernur Riau,Jum’at (12/07/2024)
Demo tersebut mengevalusi kerja Pj Gubernur Riau SF Hariyanto terkait Infrastruktur, Konflik Agraria dan Pendidikan yang memprihatikan
Pendemo meminta bertemu dengan SF Hariayanto namun yang hadir mewakili Pemprov Riau Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Masrul Kasmy,pak Pj Gubernur lagi ke Tembilahan menijau bencana abrasi.
Lanjut Masrul mempersilahkan mahasiswa untuk menyampaikan tututnya dan akan disampaikan kepada Pj Gubernur Riau,saya akan menyampaikan aspirasi adik – adik mahasiswa kepada pak Pj Gubernur dan nanti kita berijawaban secara tertulis,”ucap Masrul
Kesal dengan kehadiran Masrul yang tidak sesuai dengan harapan pendemo,akhirnya para pendemo mempersilahkan Masrul masuk kantor lagi ,karena mereka akan menunggu Pj Gubernur pulang dari Kabupaten Inhil – Tembilahan.
Sambil menunggu Pj Gubernur pulang dari Tembilahan para mahasiswa demo berusaha mendorong pintu pagar kantor Gubernur,untuk bisa masuk ke Kantor Gubernur
Terjadi sedikit dorongan dari pihak aparat sehingga aksi ini tidak dapat masuk.
Alfikri Habibullah selaku Ketua Koordinator BEM Se-Riau saat di temui sejumlah awak media mengatakan digelarnya aksi ini karena Pj Gubernur Riau kurang peka terhadap permasalah Infrastruktur, Konflik Agraria dan Pendidikan yang memprihatikan
Sama – sama kita ketahui bahwa Riau dinobatkan menjadi daerah nomor 1 jalan terburuk paling panjang di Indonesia.
Jika kita lihat Provinsi Riau merupakan salah daerah yang kaya sumber daya alam (SDA) yang memiliki diatas bawahnya minyak, seharusnya Riau hari ini tidak menjadi daerah yang memiliki jalan terburuk terpanjang di Indonesia.
Ini karena apa ,karena Pejabatnya lebih suka bergaya Hedon,lihat Hotel Riau yang dibangun di Jakarta yang dibangga-banggakan,padahal masih banyak masyarakat Riau sudah menjadi korban dijalanan karena melalui jalan – jalan yang berlubang.
Belum lagi keluhan masyarakat kurang mampu yang datang dari daerah – daerah untuk berobat ke Rumah Sakit Arifin Achmad,yang tidak memiliki keluarga di Pekanbaru harus mencari tempat tinggal dan harus mengantri berjam – jam untuk berobat serta minimnya fasilitas ruang tunggu di RSUD Arifin Achmad terutama di Gedung Radio terapy yang hanya disediakan kursi – kursi dari plastik dan tak jarang juga warga yang berobat duduk di koridor dekat Gedung tesebut
Harusnya ini yang di perhatian Pj Gubernur yaitu untuk membangun rumah singgah bagi masyarakatnya yang kurang mampu yang berobat di Pekanbaru,”ucap Alfikri geram
Terkait permasalah Konflik Agraria tidak akan bisa terselesaikan karena pemerintah terkesan takut dengan mafia mafia tanah,dan hingga saat ini kami belum melihat disahkanya SK Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
Jadi tingginya persoalan konflik lahan di Provinsi Riau tidak terlepas dari belum jelasnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
Artinya sambung Fikri belum adanya keseriusan pemerintah menyelesaikan konflik agraria ini, ini bisa kita lihat diberbagai daerah konflik agraria ini selalu terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, sungguh ironis tanah ulayat pun habis digarap oleh mafia tanah dimana masyarakat yang telah tinggal di desa tersebut berpuluh tahun harus kehilangan tanahnya,”ungkap Fikri
Kemudian permasalahan pendidikan yang sungguh memprihatikan, masih ada kegiatan belajar mengajar di Riau masih menumpang gedungnya , padahal pemprov Riau pada tahun 2023 telah membangun 18 Unit Sekolah Baru SMA dan SMK di Kabupaten dan Kota dengan anggaran biaya Rp. 60 milyar sumber dana dari APBD Riau
Dari 18 USB hanya 9 Unit Sekolah Baru tersebut di Resmikan, lalu sisanya 9 USB lagi hingga kini belum jelas statusnya apakah sudah selesai pembangunannya, “tutur Alfikri
Disebut Alfikri coba lihat proyek pembangunan SMAN 17 Pekanbaru yang berada di Jalan Fajar Ujung Kecamatan Payung sekali, sudah hampir 1 tahun belum selesai, kabarnya proyek senilai 2 memelihara lebih di hentikan.
Akibat dihentikan proyek tersebut kegiatan belajar mengajar SMAN 17 masih menumpang di Gedung PGRI Jalan Lobak Kelurahan Delima.
Dan kami juga lihat akhir ini banyaknya sorotan dari berbagai elemen masyarakat terkait dugaan penyimpangan pembangunan proyek SMK serta jarang ngantornya Kabid SMK Riau, Arden Simeru dan tentu kami berharap kepada Pj Gubernur Riau untuk segera mecopot Arden sebagai Kabid SMK agar program pendidikan vokasi berjalan sesuai harapan masyarakat.
Padahal menurut Alfikri kemarin Riau digadang gadangkan sebagai role model atau percontohan untuk pendidikan vokasi melalui program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK)
Karena program ini merupakan salah satu strategis penting dari dunia pendidikan di Indonesia, terutama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menekan angka pengangguran, maka kiranya pemangku kebijakan di dinas pendidikan Riau harus benar benar orang yang faham dengan program pendidikan vokasi
Selain itu kami dalam waktu dekat akan berkunjung ke disdik Riau untuk menyampaikan permasalahan pembangunan sekolah baru dan pelaksanaan PPDB SMA dan SMK ,”jelas Alfikri
Ditempat yang sama Ketua Koordinator BEM Se-Riau Kota Pekanbaru, Ikhsan Maulana menjelaskan bahwa poster dan replika pocong yang kami gantungkan di pagar kantor gubernur tersebut, itu sebagai simbol matinya hati nurani dari pejabat didaerah ini terhadap persoalan yang kami sampaikan tadi.
Semoga aksi ini bisa menjadi perhatian Pj Gubernur Riau untuk menyelesaikan tiga tuntutan kami yakni permasalahan Infrastruktur, konflik agraria dan pendidikan,”ujar Maulana **(ian)




