Perjalanan Dinas: Banyak Berangkat, Minim Dampak

EDITORIAL

Oleh :Redaksi LintasRiauNews.com

Perjalanan dinas kembali menjadi sorotan. Anggarannya besar, frekuensinya tinggi, tetapi hasil yang dirasakan publik nyaris tak terlihat. Di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi keuangan daerah, praktik perjalanan dinas yang tidak menghasilkan perubahan nyata patut dipertanyakan secara serius.

Sudah menjadi rahasia umum, laporan perjalanan dinas kerap berhenti pada formalitas administrasi: tiket, hotel, uang harian, dan laporan singkat yang bersifat normatif. Namun, di mana hasil konkret dari perjalanan tersebut? Program apa yang berubah? Kebijakan apa yang diperbaiki? Pelayanan publik mana yang meningkat?

Jika jawaban atas pertanyaan itu tidak jelas, maka wajar bila publik menilai perjalanan dinas lebih mirip rutinitas anggaran ketimbang kebutuhan organisasi. Bahkan, dalam kondisi tertentu, praktik ini rawan disalahgunakan dan berpotensi menjadi celah pemborosan keuangan negara.

Perjalanan dinas seharusnya menjadi alat belajar dan pertukaran gagasan. Studi banding, rapat koordinasi, atau kunjungan kerja mesti menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan, bukan sekadar tumpukan laporan di laci pejabat. Tanpa output yang terukur, perjalanan dinas kehilangan legitimasi publiknya.

Momentum audit dan pengawasan harus dimanfaatkan untuk menata ulang praktik ini. Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak cukup hanya memeriksa kesesuaian administrasi, tetapi juga perlu menilai efektivitas dan manfaat anggaran perjalanan dinas. Apakah uang yang dikeluarkan sebanding dengan dampak yang dihasilkan?

Pimpinan OPD tidak boleh lepas tangan. Setiap penugasan perjalanan dinas harus disertai target yang jelas dan rencana tindak lanjut. Jika hasil perjalanan tidak diimplementasikan ke dalam program kerja, maka pertanggungjawaban anggaran patut dipertanyakan.

Legislatif pun memiliki peran strategis. Fungsi pengawasan DPRD tidak boleh berhenti pada persetujuan anggaran, tetapi harus berlanjut pada pengujian manfaatnya. Tanpa pengawasan yang tegas, perjalanan dinas berisiko terus menjadi “zona nyaman” yang kebal evaluasi.

Editorial ini menegaskan satu hal: perjalanan dinas bukan tujuan, melainkan sarana. Jika sarana tersebut tidak menghasilkan perubahan, maka sudah saatnya dibatasi, dievaluasi, bahkan dihentikan. Uang publik tidak boleh dihabiskan untuk aktivitas yang tidak memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Akhir pekan ini, publik menunggu sikap tegas para pengawas keuangan negara. Perjalanan dinas harus pulang membawa dampak, bukan sekadar cerita perjalanan.

Catatan Redaksi

Momentum audit dan penegakan hukum tidak boleh disia-siakan. Pemeriksaan perjalanan dinas yang hanya berhenti pada kelengkapan administrasi patut dipertanyakan integritasnya. Ketika anggaran besar dihabiskan tanpa dampak nyata bagi pelayanan publik, maka persoalannya bukan lagi sekadar tata kelola, melainkan potensi kerugian keuangan negara.

Auditor baik internal maupun eksternal wajib keluar dari zona nyaman. Menilai tiket, hotel, dan kuitansi tanpa menguji manfaat dan hasil perjalanan sama artinya dengan membiarkan uang publik habis tanpa arah. Audit harus berani menembus substansi: apa yang dihasilkan, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa tidak diimplementasikan.

Aparat penegak hukum tidak boleh menunggu hingga tekanan publik memuncak. Indikasi pemborosan, manipulasi, atau penyimpangan anggaran perjalanan dinas harus ditelusuri secara aktif dan independen. Ketidaktegasan hanya akan memperkuat persepsi bahwa praktik ini dilindungi oleh pembiaran sistemik.

Redaksi menegaskan, perjalanan dinas yang berulang tanpa output bukan kesalahan administratif biasa. Jika dibiarkan, praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara yang menyimpang dari asas efisiensi dan akuntabilitas. Pada titik ini, audit dan penegakan hukum adalah keharusan, bukan pilihan.

Publik tidak membutuhkan pembelaan normatif, melainkan tindakan nyata. Siapa yang berangkat, apa hasilnya, dan ke mana dampaknya harus dijawab secara terbuka. Jika tidak, maka auditor dan aparat penegak hukum patut dimintai pertanggungjawaban moral atas pembiaran yang terjadi.

Kasus besar selalu bermula dari kelalaian kecil yang diabaikan. Perjalanan dinas tanpa hasil adalah alarm keras bagi sistem pengawasan negara. Saatnya auditor bekerja tanpa kompromi, dan hukum ditegakkan tanpa pandang jabatan.

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post