Hazli Dimutasi, Dinkes Pekanbaru Kembali Berganti Pimpinan, Publik Menanti Keberlanjutan Program Kesehatan

LintasRiauNews.com,PEKANBARU – Rotasi delapan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dilakukan Wali Kota Agung Nugroho pada Kamis (5/11/2026), menyisakan perhatian terhadap keberlangsungan program pelayanan kesehatan masyarakat.

Salah satu pejabat yang terkena rotasi adalah Hazli Fendriyanto, S.STP., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Dalam rotasi tersebut, Hazli mendapat penugasan baru sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).

Sementara itu, posisi Kepala Dinas Kesehatan untuk sementara dipercayakan kepada Asisten II Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pergantian ini kembali menjadi perhatian karena Dinas Kesehatan merupakan salah satu OPD strategis yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat, mulai dari pelayanan puskesmas, pengendalian penyakit, penanganan stunting, hingga jaminan kesehatan.

Jika melihat perjalanan kepemimpinan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sejak 2024, posisi kepala dinas tercatat telah mengalami beberapa kali pergantian, baik melalui penunjukan pelaksana tugas maupun pengangkatan pejabat definitif.

Berdasarkan kronologi yang dihimpun, pada awal Januari 2024, Arnaldo Eka Putra ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan menggantikan dr. Zaini Rizaldy yang mengundurkan diri.

Selanjutnya, pada Juli 2024, posisi Plt Kadiskes beralih kepada Ingot Ahmad Hutasuhut yang menjalankan tugas hingga April 2025.

Pada April 2025, jabatan tersebut dipercayakan kepada Fira Septiyanti hingga Juli 2025. Setelah itu, Masykur Tarmizi ditunjuk sebagai Plt Kadiskes pada Juli hingga Agustus 2025.

Memasuki Agustus 2025, Hazli Fendriyanto dipercaya menduduki jabatan definitif Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Namun, setelah sekitar 15 bulan menjalankan tugas tersebut, Hazli kembali dimutasi melalui pelantikan pejabat pada November 2026.

Kini, Ingot Ahmad Hutasuhut kembali dipercaya mengisi posisi Plt Kepala Dinas Kesehatan.

Rentetan pergantian tersebut menjadi catatan tersendiri dalam melihat stabilitas kepemimpinan di lingkungan Dinas Kesehatan Pekanbaru. Sebab, sektor kesehatan membutuhkan kesinambungan kebijakan, konsistensi program, serta koordinasi yang kuat antara pimpinan OPD dan jajaran pelaksana di lapangan.

Sejumlah Capaian Program pada Masa Kepemimpinan Hazli

Di sisi lain, selama Hazli memimpin Dinas Kesehatan, terdapat sejumlah program dan langkah pembenahan pelayanan kesehatan yang patut menjadi catatan.

Pada Januari 2025, Dinas Kesehatan memperluas jam operasional pelayanan puskesmas hingga pukul 21.00 WIB. Kebijakan ini memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kemudian pada Maret 2025, Kota Pekanbaru meraih Juara II tingkat nasional dalam penanganan stunting. Penguatan program juga dilakukan melalui pembentukan Poli Stunting di rumah sakit pemerintah maupun swasta, sehingga penanganan anak dengan masalah pertumbuhan dapat dilakukan melalui layanan yang lebih terarah.

Di bidang kesehatan perempuan, Dinas Kesehatan mengembangkan layanan Mobile IVA Test dengan jadwal rutin dan menjangkau kecamatan-kecamatan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses pemeriksaan dan deteksi dini kanker serviks.

Selain itu, layanan Public Safety Center (PSC) yang sebelumnya sempat menjadi polemik berhasil diaktifkan kembali untuk memberikan pelayanan kegawatdaruratan kepada masyarakat.

Pada penanganan stunting, pengembangan program juga dilakukan melalui pembentukan Tim Bakti Stunting dengan melibatkan sektor swasta dalam mendukung pendanaan intervensi spesifik. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu upaya memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam percepatan penurunan angka stunting.

Di bidang jaminan kesehatan, partisipasi pelaku usaha kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik utama dan klinik pratama, turut didorong melalui program Srikandi BPJS untuk mendukung pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.

Memasuki 2026, Pekanbaru juga mencatatkan peringkat pertama dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar melalui keterlibatan lintas sektor untuk menjangkau sasaran imunisasi.

Sementara dalam menghadapi kabut asap, Dinas Kesehatan turut melakukan penanganan dari sisi kesehatan masyarakat, terutama berkaitan dengan dampak paparan asap terhadap gangguan pernapasan.

Sejumlah program tersebut menjadi bagian dari catatan kinerja Dinas Kesehatan selama Hazli menjabat. Meski demikian, capaian tersebut tetap perlu diuji melalui data resmi, indikator keberhasilan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Rotasi Punya Sisi Positif, Tetapi Kesinambungan Program Harus Dijaga

Dalam tata kelola pemerintahan, rotasi pejabat merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah untuk melakukan penyegaran dan penataan organisasi.

Dari sisi positif, pergantian pimpinan dapat membuka ruang bagi pembaruan strategi, pemerataan pengalaman pejabat, serta peningkatan efektivitas organisasi. Pejabat yang mendapat penugasan baru juga memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan pengalaman manajerialnya di lingkungan kerja berbeda.

Namun, rotasi yang terlalu sering pada suatu OPD juga berpotensi menimbulkan tantangan. Pejabat baru membutuhkan waktu untuk memahami persoalan organisasi, mempelajari program berjalan, serta menyesuaikan strategi pencapaian target.

Jika pergantian pimpinan tidak disertai perencanaan transisi yang baik, bukan tidak mungkin program yang sebelumnya sudah berjalan mengalami perubahan arah atau kehilangan konsistensi.

Karena itu, persoalan utama bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan kepala dinas, melainkan bagaimana memastikan program pelayanan masyarakat tetap berjalan dan bahkan semakin meningkat setelah terjadi pergantian pimpinan.

Iklim Kerja Birokrasi Juga Tidak Kalah Penting

Selain kesinambungan program, faktor kepemimpinan dan iklim kerja di lingkungan OPD juga perlu menjadi perhatian.

Seorang kepala dinas dituntut mampu membangun suasana kerja yang profesional, terbuka, dan saling mendukung. Ketegasan dalam mengawasi kinerja bawahan memang diperlukan, tetapi kewenangan jabatan tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, tekanan yang tidak patut, ataupun mengarahkan bawahan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan.

ASN harus memiliki ruang untuk bekerja sesuai aturan, menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta mengingatkan pimpinan apabila terdapat kebijakan atau perintah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kepemimpinan yang sehat bukan hanya diukur dari kemampuan mencapai target, tetapi juga dari kemampuan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, melindungi profesionalitas aparatur, serta berani bertanggung jawab atas keputusan organisasi.

Dengan demikian, pergantian pejabat seharusnya menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan, bukan justru menciptakan ketidakpastian di kalangan aparatur.

Publik Menanti Penjelasan Wali Kota

Pergantian Hazli Fendriyanto dan penunjukan kembali Ingot Ahmad Hutasuhut sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan menjadi momentum bagi Pemko Pekanbaru untuk memastikan seluruh program pelayanan kesehatan tetap berjalan.

Publik tentu perlu mengetahui apa yang menjadi dasar evaluasi dan pertimbangan rotasi tersebut, termasuk bagaimana penilaian Wali Kota terhadap kinerja Dinas Kesehatan selama kepemimpinan Hazli.

Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai target yang harus dicapai pimpinan baru, termasuk jaminan keberlanjutan layanan PSC, Mobile IVA Test, Poli Stunting, Tim Bakti Stunting, pelayanan puskesmas hingga pukul 21.00 WIB, serta program-program kesehatan lainnya.

Sebab, keberhasilan rotasi pejabat tidak semata-mata diukur dari pergantian orang yang menduduki jabatan, melainkan dari perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan publik.

Masyarakat tidak terlalu berkepentingan siapa yang duduk di kursi kepala dinas. Yang lebih penting adalah layanan kesehatan tetap tersedia, program berjalan konsisten, dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terpenuhi.

Pada akhirnya, setiap rotasi pejabat harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat. Jangan sampai pergantian pimpinan justru menghambat program yang sudah berjalan dan menghilangkan kesinambungan pelayanan yang selama ini telah dibangun.**(ian)

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post