Dugaan Penyimpangan Dana BOS dan BOSDA SMA–SMK di Kampar Disorot Aktivis Antirasuah, Laporan Tiga Sekolah Dibenarkan Kejati Riau

LintasRiauNews.com,KAMPAR – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada sejumlah SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menjadi sorotan berbagai lembaga penggiat antikorupsi. Dugaan ketidakwajaran penggunaan anggaran pendidikan sejak 2020 hingga 2026 memunculkan desakan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan besarnya realisasi anggaran pada sejumlah kegiatan sekolah, belanja pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta kemungkinan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan kegiatan.

Periode pandemi COVID-19 pada 2020–2022 menjadi salah satu perhatian. Ketika pembelajaran banyak dilakukan secara jarak jauh, sejumlah aktivis antirasuah mempertanyakan realisasi belanja kegiatan sekolah yang dinilai perlu diperiksa lebih mendalam.

Meski demikian, besarnya anggaran maupun berulangnya suatu kegiatan dalam laporan keuangan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Pemeriksaan terhadap dokumen anggaran, bukti transaksi, pelaksanaan kegiatan, dan hasil audit tetap diperlukan.

Kejati Riau Benarkan Laporan Tiga SMA Dilimpahkan ke Kejari Kampar

Perkembangan penting muncul dari DPW LSM MITRA RIAU yang melaporkan dugaan korupsi Dana BOS pada tiga SMA Negeri di Kabupaten Kampar kepada Kejaksaan Tinggi Riau pada 20 Oktober 2026.

Ketiga sekolah tersebut adalah SMAN 1 Bangkinang Kota, SMAN 1 Tapung, dan SMAN 1 Siak Hulu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Riau, Zikrullah, S.H., M.H., membenarkan adanya laporan dugaan korupsi Dana BOS yang disampaikan DPW LSM MITRA RIAU tersebut.

Zikrullah membenarkan bahwa laporan dugaan korupsi Dana BOS pada tiga SMA Negeri di Kabupaten Kampar itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kampar.

Keterangan dari Kasi Penkum Kejati Riau ini memperkuat informasi sebelumnya yang disampaikan Ketua DPW LSM MITRA RIAU, Martin Z. Dalam pemberitaan RISATU.COM pada 6 November 2026, Martin menyebutkan laporan pihaknya telah ditelaah dan dilimpahkan ke Kejari Kampar berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 3 November 2026.

Menurut Martin, laporan tersebut berawal dari penelaahan data realisasi Dana BOS yang memperlihatkan sejumlah kegiatan dengan anggaran besar dan pengalokasian berulang. Pihaknya juga mengaku telah mengirimkan surat klarifikasi sebelum menempuh jalur pelaporan.

Meski pelimpahan laporan telah dibenarkan Kejati Riau, perkembangan berikutnya masih perlu ditelusuri, termasuk apakah Kejari Kampar telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap pihak terkait, atau mengambil langkah hukum lanjutan.

Pelimpahan laporan tidak otomatis berarti telah ditemukan tindak pidana ataupun kerugian negara.

Dugaan Penggunaan Dana BOS di Sekolah Lain

Sorotan terhadap penggunaan Dana BOS sebelumnya juga muncul di SMAN 2 Siak Hulu.

Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR) pada Oktober 2024 menyampaikan rencana pelaporan dugaan penyimpangan penggunaan Dana BOS sekolah tersebut untuk periode 2020–2022.

Dalam publikasinya, AJAR menyebut realisasi Dana BOS SMAN 2 Siak Hulu pada 2020 sebesar Rp1.683.450.000, tahun 2021 sebesar Rp1.766.700.000, dan tahun 2022 sebesar Rp1.826.191.278.

Dengan demikian, total realisasi yang disebutkan selama tiga tahun mencapai sekitar Rp5,27 miliar.

Angka tersebut merupakan nilai penggunaan anggaran yang dipublikasikan, bukan nilai kerugian negara. Kebenaran dan kesesuaiannya dengan dokumen resmi masih perlu diverifikasi.

Sementara itu, pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Tapung Hilir periode 2020–2025 juga mendapat sorotan dalam pemberitaan Oktober 2026, terutama pada belanja pemeliharaan, perpustakaan, kegiatan pembelajaran, dan administrasi sekolah.

Pada jenjang SMK, pengelolaan Dana BOS SMKN 1 Tapung periode 2020–2023 turut dipertanyakan. Laskar Masyarakat Pemantau Korupsi (LMPK) dalam pemberitaan 23 Oktober 2026 menyatakan akan menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum.

Pernyataan akan melaporkan tersebut belum dapat disamakan dengan bukti bahwa laporan resmi telah diterima atau perkara sudah memasuki penyidikan.

BOSDA Juga Perlu Diaudit

Tidak hanya Dana BOS yang bersumber dari pemerintah pusat, penggunaan BOSDA yang berasal dari anggaran daerah turut menjadi perhatian.

Pemberitaan pada 7 November 2026 menyoroti pengelolaan BOS dan BOSDA SMAN 2 Tambang untuk sejumlah tahun anggaran antara 2023 hingga pertengahan 2026.

Dalam pemberitaan tersebut muncul permintaan agar dokumen RKAS, laporan realisasi, bukti pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan diperiksa.

Namun, berbagai tuduhan yang disampaikan dalam pemberitaan itu belum dapat dinyatakan terbukti tanpa pemeriksaan dan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan penggunaan BOS dan BOSDA menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi pembiayaan ganda atas kegiatan yang sama, pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, ataupun belanja yang tidak memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.

Berapa Kasus yang Sudah Masuk Ranah Hukum?

Berdasarkan informasi yang berhasil ditelusuri, satu laporan dari DPW LSM MITRA RIAU mengenai dugaan korupsi Dana BOS pada tiga SMA Negeri telah disampaikan kepada Kejati Riau dan pelimpahannya ke Kejari Kampar telah dibenarkan Kasi Penkum Kejati Riau.

Di luar itu, terdapat sejumlah dugaan penyimpangan yang masih berupa sorotan publik, permintaan audit, maupun pernyataan rencana pelaporan.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh data resmi yang memastikan berapa perkara dugaan korupsi BOS dan BOSDA SMA–SMK di Kabupaten Kampar selama 2020–2026 yang telah naik ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, penuntutan, atau persidangan.

Karena itu, jumlah sekolah yang diberitakan bermasalah tidak dapat disamakan dengan jumlah kasus korupsi yang terbukti secara hukum.

Disdik Riau dan Aparat Penegak Hukum Diharapkan Berikan Penjelasan

Persoalan ini menjadi perhatian karena pengelolaan SMA dan SMK Negeri berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan.

Publik membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, hasil pemeriksaan internal, serta tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian penggunaan anggaran.

Kejati Riau dan Kejari Kampar juga diharapkan dapat menjelaskan perkembangan laporan masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan kerahasiaan proses penegakan hukum.

Di sisi lain, setiap kepala sekolah maupun pihak yang disebut dalam laporan berhak memberikan klarifikasi dan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Dana BOS dan BOSDA pada hakikatnya diperuntukkan bagi peningkatan layanan pendidikan. Penggunaannya tidak cukup hanya dipertanggungjawabkan melalui laporan administrasi, tetapi juga perlu menunjukkan manfaat bagi pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, dan kebutuhan peserta didik.

Transparansi anggaran pendidikan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri dan memastikan setiap rupiah dana pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan penelusuran berdasarkan informasi dan publikasi yang tersedia serta konfirmasi kepada Kasi Penkum Kejati Riau. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pihak sekolah, lembaga pelapor, Kejati Riau, dan Kejari Kampar. Status hukum maupun besaran kerugian negara hanya dapat dinyatakan berdasarkan dokumen dan keterangan resmi yang sah.**(ian)

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post