BASMI Riau: Inspektorat Jangan Sandera Hasil Audit RSJ Tampan dan LHP BOSDA, Buka ke Publik!

LintasRiauNews.com,PEKANBARU – Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau meminta Inspektorat Daerah Provinsi Riau membuka hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan dana BOS dan BOSDA SMAN 4 Pekanbaru.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul belum adanya penjelasan substantif dari Inspektorat mengenai hasil audit pengelolaan keuangan RSJ Tampan, meskipun tim media telah menyampaikan lima pertanyaan konfirmasi terkait pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi audit.

Di sisi lain, Inspektorat justru memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dana BOSP dan BOSDA SMAN 4 Pekanbaru Tahun Anggaran 2022–2023.

Dalam keterangannya kepada tim media, pihak Inspektorat menyampaikan bahwa pada tahun 2025 telah melakukan audit terhadap penggunaan dana BOSP dan BOSDA Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Hasil pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp1.367.360.684.

Dari jumlah tersebut, pengembalian atau penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Riau baru mencapai Rp683.680.342 atau 50 persen.

Artinya, masih terdapat sisa sebesar Rp683.680.342 atau 50 persen yang belum dijelaskan status penyelesaiannya dalam jawaban Inspektorat.

BASMI Pertanyakan Sisa Pengembalian Rp683 Juta

Ketua BASMI Riau, Fadli Akbar, mempertanyakan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, terutama mengenai sisa kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan.

Menurutnya, Inspektorat perlu membuka informasi kepada publik mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kelebihan pembayaran tersebut, bagaimana mekanisme pengembaliannya, serta apakah terdapat sanksi administratif atau tindakan lain terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Fadli juga mempertanyakan mengapa hasil pemeriksaan dengan nilai kelebihan pembayaran mencapai lebih dari Rp1,3 miliar hanya diikuti pengembalian sebesar 50 persen, sementara masyarakat belum mendapatkan penjelasan mengenai penyelesaian sisanya.

Dalam pemeriksaan tersebut, nama mantan Kepala SMAN 4 Pekanbaru, Hj. Yan Khoriana, serta mantan Bendahara Dana BOS Tahun Anggaran 2022–2023, Rini Wulandari, menjadi bagian dari pihak yang perlu dimintai penjelasan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pada periode tersebut.

BASMI meminta Inspektorat menjelaskan secara terbuka tindak lanjut pemeriksaan, termasuk kewajiban pengembalian, pihak yang bertanggung jawab, serta status penyelesaian rekomendasi audit.

BASMI Bandingkan Penanganan Temuan SMKN 3 dan Kasus Adela

Fadli juga menyoroti penanganan sejumlah persoalan lain di lingkungan pendidikan Provinsi Riau.

Ia mencontohkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BLUD SMKN 3 Pekanbaru yang sebelumnya mengharuskan mantan kepala sekolah, Mairustuti, mengembalikan dana sekitar Rp88 juta karena tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya. Mairustuti juga diberhentikan dari jabatan kepala sekolah.

Selain itu, Fadli mengingatkan kasus mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Adela Tambusai, yang dijatuhi hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan berdasarkan keputusan gubernur setelah adanya dugaan permintaan uang kepada 13 kepala sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Kampar.

Menurut Fadli, sejumlah kasus tersebut menunjukkan perlunya konsistensi dan keterbukaan dalam menindaklanjuti setiap hasil pemeriksaan.

Ia mempertanyakan mengapa penanganan kelebihan pembayaran dana BOS dan BOSDA SMAN 4 Pekanbaru belum disertai penjelasan terbuka mengenai pertanggungjawaban dan tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang terkait.

“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa penanganan hasil pemeriksaan berbeda-beda. Kalau memang ada kelebihan pembayaran, siapa yang bertanggung jawab harus jelas. Pengembaliannya juga harus dipastikan, bukan hanya disebut sudah 50 persen,” tegas Fadli.

Proyek Rehab Gedung Napza RSJ Tampan Juga Diminta Diperiksa

Tidak hanya persoalan dana pendidikan, BASMI Riau juga menyoroti proyek rehabilitasi Gedung Napza RSJ Tampan Pekanbaru yang dikerjakan CV Andalan Muda Karya dengan nilai kontrak Rp707.204.707.

Proyek yang dikerjakan sekitar Juli 2025 tersebut dilaporkan mengalami persoalan kerusakan plafon ruangan rehabilitasi pasien hingga jebol, meskipun pekerjaan belum lama selesai.

Gedung yang direncanakan mampu menampung 60 pasien rehabilitasi narkoba itu saat ini disebut hanya dapat menampung sekitar 38 pasien.

Fadli menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Inspektorat, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran daerah dengan nilai yang cukup besar.

Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pemilihan material, serta pengawasan proyek.

Terlebih, dalam keterangannya kepada tim media, PPTK proyek, Hawari Dinal, S.Sos., M.Si., menyampaikan adanya pertimbangan keterbatasan anggaran dalam penggunaan material konstruksi sehingga dipilih material GRC.

Bagi BASMI, penjelasan tersebut perlu diuji melalui dokumen kontrak, spesifikasi teknis, RAB, serta hasil pengawasan pekerjaan.

“Kalau bangunan baru direhabilitasi tetapi plafonnya sudah jebol, ini harus diperiksa. Jangan hanya melihat pekerjaan selesai secara administrasi, tetapi bagaimana kualitas hasil pekerjaan dan manfaatnya bagi pelayanan pasien,” ujar Fadli.

Ia meminta Inspektorat tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga turun langsung melihat kondisi fisik bangunan serta memeriksa tanggung jawab kontraktor dan konsultan yang terlibat.

Inspektorat Diminta Buka Hasil Audit RSJ Tampan

Fadli juga menyoroti belum adanya penjelasan substantif dari Inspektorat terkait audit pengelolaan keuangan RSJ Tampan Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Menurutnya, hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan penggunaan uang daerah dan pelayanan publik harus mendapatkan perhatian serius.

BASMI meminta Inspektorat menjelaskan apakah terdapat temuan ketidaksesuaian belanja, pengadaan barang dan jasa, maupun pengelolaan keuangan BLUD RSJ Tampan.

Selain itu, publik juga berhak mengetahui apakah rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh manajemen rumah sakit, termasuk apabila terdapat kewajiban pengembalian uang ke kas daerah.

“Jangan sampai hasil audit dan LHP hanya berhenti di meja pemeriksaan. Kalau memang ada temuan yang merugikan keuangan daerah, harus jelas tindak lanjutnya. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, jangan ragu meneruskannya kepada aparat penegak hukum,” tegas Fadli.

Ia juga meminta aparat penegak hukum (APH) tidak hanya menunggu laporan masyarakat apabila terdapat informasi dan bukti awal yang memadai mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran.

Menurutnya, APH juga perlu mencermati bagaimana Inspektorat menindaklanjuti setiap temuan, termasuk memastikan pengembalian uang daerah benar-benar masuk ke kas daerah dan tidak berhenti pada rekomendasi administratif.

“APH juga perlu mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Jangan sampai ada temuan kelebihan pembayaran miliaran rupiah, tetapi masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan apakah seluruh uang sudah kembali atau belum,” tambahnya.

Hukum Jangan Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

Fadli menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara konsisten tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.

Menurutnya, kepemimpinan institusi penegak hukum, termasuk Polri dan Kejaksaan Agung, telah menunjukkan pentingnya penegakan hukum tanpa membedakan jabatan dan pangkat.

Karena itu, ia berharap prinsip yang sama tercermin dalam pengawasan internal pemerintah daerah.

“Jangan sampai hukum hanya tegas kepada pejabat tertentu, tetapi lunak kepada yang lain. Kalau ada kesalahan, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan. Hukum jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tutup Fadli.

BASMI Riau berharap Inspektorat Provinsi Riau segera memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil audit RSJ Tampan, tindak lanjut LHP BOSDA SMAN 4 Pekanbaru, serta status pengembalian sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp683.680.342.

Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang daerah dikelola dan bagaimana setiap temuan pemeriksaan dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini disusun, tim media masih membuka ruang konfirmasi kepada Inspektorat Provinsi Riau, manajemen RSJ Tampan, serta pihak-pihak terkait lainnya.**(ian)

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post