Prabowo Ungkap Kisah Pilih Jenderal Suyudi Jadi Kapolri: Mengaku Mendapat Suara dari Atas

LintasRiauNews.com, PALU – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap cerita di balik keputusannya menunjuk Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Cerita tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Di hadapan para tokoh Muhammadiyah dan sejumlah pejabat negara, Prabowo mengaku awalnya tidak terlalu mengenal sosok Suyudi. Bahkan, ia menyebut hanya pernah bertemu satu kali dalam kurun waktu belasan tahun.

Prabowo kemudian menceritakan proses ketika sejumlah nama calon Kapolri disodorkan kepadanya menjelang pergantian pimpinan Polri.

“Saya orang bingung, dari mana ya? Kadang-kadang saya hanya dengar ada suara, enggak tahu dari mana,” ungkap Prabowo dalam sambutannya.

Ia mengaku sempat mempertanyakan sosok Suyudi ketika namanya diajukan. Saat itu, Suyudi masih menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Siapa itu? Ini Kepala BNN siapa itu? Ini Pak Suyudi, Pak. Dari mana dia? Pandeglang, Banten. Habis itu, oh, Kapolri. Jadi suara dari atas itu,” tutur Prabowo.

Prabowo kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak mudah memberikan pujian kepada seseorang. Namun, menurutnya, hal yang benar harus disampaikan sebagai kebenaran dan yang salah harus dikatakan salah.

“Jadi alhamdulillah negara terselamatkan. Saya bukan muji-muji orang ya. Saya ini orang yang sangat sulit muji, mahal kalau muji,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung persoalan politik nasional, termasuk dugaan penggunaan dana besar untuk membiayai buzzer, penyebaran hoaks, serta upaya memecah belah masyarakat.

Menurut Prabowo, demokrasi Indonesia harus dibenahi agar tidak dikuasai oleh kelompok yang memiliki kekuatan uang, terlebih jika sumber dananya berasal dari praktik yang tidak halal.

Ia turut menyoroti tingginya biaya politik untuk menjadi kepala daerah maupun anggota legislatif. Prabowo menyebut dirinya mendengar adanya kebutuhan dana hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah dalam kontestasi politik.

Selain pembenahan sistem politik, Presiden menegaskan komitmennya memperbaiki sistem ekonomi nasional agar kembali berpedoman pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Prabowo juga menyampaikan instruksi kepada jajaran kementerian, khususnya Kementerian ESDM, agar pengelolaan izin pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Ia menegaskan kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Di akhir sambutannya, Prabowo meminta tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut berperan memberikan pemahaman kepada generasi muda agar tidak mudah diperalat oleh pihak-pihak yang menyebarkan informasi bohong dan menimbulkan perpecahan bangsa.**

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post