Anggaran Mamin dan Honor Pengisi Acara di BPBD Riau Capai Rp3,5 Miliar

Gedung Kantor BPPD Riau di Pekanbaru.

PEKANBARU (LintasRiauNews) – Pemborosan anggaran yang bersumber dari APBD 2017 masih terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Hal ini mendapat sorotan dan kritik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah alokasi anggaran belanja makan dan minum (mamin) kegiatan dan honorarium pengisi acara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau.

Dari penelusuran di website resmi Pemprov Riau, BPBD Riau mendapat pagu anggaran sebesar Rp38.755,469,669.86 di APBD Murni. Dari total anggaran yang dibekali itu, terdapat dua mata anggaran yang dinilai cukup besar alokasinya dan dinilai tidak rasional.

Misalnya saja terdapat Belanja Makan dan Minuman kegiatan Rp1,573,310,000.00 dan Honorarium Pengisi Acara/Kader Rp2,074,255,000.

Usman

“Ini anggaran gak masuk akal, OPD-nya harus bisa menjelaskan anggaran ini untuk apa, apakah sifatnya sangat urgen atau apa. Masak honor pengisi acara bisa dua miliar,” ungkap Koordinator FITRA Riau Usman di Pekanbaru, Senin (10/4/2017).

Menurut dia, sebagai Satker yang tugasnya menanggulangi, harusnya BPBD Riau, memiliki perencanaan yang matang dalam penyusunan anggaran.

“Selama ini kita lihat penaggulangan bencana juga dilakukan dibeberapa daerah. Kalau sudah sifatnya darurat itu ditanggulangi tim dari pusat juga, jadi memang harus cerdas dalam menyusun anggaran,” cetusnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Ahmad Hijazi saat dikonfirmasi mengaku belum tahu adanya anggaran makanan dan minuman serta honorarium acara sebesar itu di BPBD Riau.

“Kita akan teliti nanti. Justru saya juga baru tahu ini, terima kasih juga sudah diingatkan. Ini akan jadi perhatian kita dalam semangat rasionalisasi,” ujar Hijazi.

Sekdprov juga menyebut hal ini menjadi perhatian serius pihaknya. Mengingat saat ini Pemprov sedang melakukan rasionalisasi. “Saya akan pelajari detilnya. Karena ini menyangkut kinerja, makanya harus ditelusuri lagi,” tegasnya.

Disinggung soal anggaran honorarium ‎pengisi acara, Ahmad Hijazi belum bisa memberikan keterangan jelas. Namun di berjanji akan melihat DPA OPD terkait terlebih dahulu.

“Kalau memang ada masukan dan saran dari masyarakat menilai anggaran ada pemubaziran anggaran, tentu ini akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi anggaran kedepan. Dulu FITRA ada menyarankan soal anggaran perjalanan dinas, lalu kita akomodir,”jelasnya.

“Apalagi sekarang kita defisit anggaran. Tentu semua neraca anggaran harus seimbang. Antara belanja dan pengeluaran harus sesuai. Yang jelas kegiatannya ada manfaatnya, namun kita lihat mana yang lebih prioritas,” papar Ahmad Hijazi lagi, seperti dilansir cakaplah.com.[] red007

Bagikan ke: