LSM INAKOR Riau, Sorot Penguna Dana Bos Dan Pungli ,Sudah Tercium Berbagai Modus Yang Terjadi Dilingkungan Sekolah

Sekretaris LSM INAKOR Riau, Satya,SH

PEKANBARU,LintasRiauNews.com –– Saat ini dunia Pendidikan di Indonesia rupanya mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menyoal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan alokasi penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang diduga penuh dengan penyimpangan menjadi sorotan tajam pemberitaan dari berbagai kalangan.

Seperti yang diungkap Anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah saat rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim

Anita mulanya menyoroti anggaran Rp 15 triliun di Kemendikbud. Dia mempertanyakan apakah anggaran itu sudah dipakai dengan baik atau belum.

Amrahnya Anggota DPR ini sempat viral “Pak Menteri, saya marah untuk kesekian kalinya. Kami minta KPK memeriksa anggaran 2021 hingga 2023 karena banyak korupsi. Dana negara habis, bukan untuk rakyat,”tegas Anita

Sejalan dengan itu KPK mulai mengincar Guru dan Kepala Sekolah setelah hasil temuan SPI Pendidikan yang mengejutkan

Bahkan data KPK mencatat sebanyak 33,09 persen sekolah melakukan hal tersebut.

Temuan selanjutnya dari pengakuan pihak satuan pendidikan yang mengaku bahwa penggunaan dana BOS tidak sesuai sasaran.

Guru dan Kepala Sekolah yang menjadi pengelola anggaran dana BOS harus menjaga integritas.

Terkait Dana BOS, Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (LSM INAKOR) Riau siap mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah mulai dari tingkat SD,SMP dan SMA/SMK Negeri, “kata Sekretaris LSM INAKOR Riau , Rion Satya,SH kepada media ini,Minggu (8/9/2024)

Menurut Rion Satya yang pengunaan Dana BOS sangat rentan sekali, terutama di Surat Pertangung Jawaban ( SPJ) nya ada namun bukti fisik nya diduga tidak ada.

Berbagai macam cara dilakukan, oknum guru dan Kepala sekolah seperti dugaan Mark-up anggaran pengadaan barang dan jasa, diduga kuat biasanya sering terjadi pihak sekolah bekerja sama dengan penyedia barang/jasa untuk menaikkan harga secara tidak wajar, sehingga ada selisih dana yang bisa mereka bagi-bagi,”ungkap penggiat Informasi Publik Rion Satya

Maraknya Pungutan Disekolah

Tidak saja Dana BOS yang menjadi sorotan LSM INAKOR Riau, namun sejumlah pungutan di sekolah yang berkedok sumbangan sudah marak terjadi di dunia pendidikan, modusnya sumbangan namun jumlah sumbangan ditetapkan.

Maraknya pungutan disekolah yang dibebankan pada orangtua murid sudah menjadi rahasia umum, sepanjang masa studi anaknya berbagai pungutan terus berjalan.

Modus pengutipannya sangat beragam dalam bentuk berupa uang pembelian buku LKS, uang study tour, infak. Bahkan jual beli baju seragam juga dilakukan pihak sekolah, banyak lagi bentuk pungutan yang terjadi di sekolah, beber Rion Satya

Apalagi ditahun ajaran baru seperti saat ini di lembaga pendidikkan mulai dari tingkat SD,SMP dan SMA/SMK Negeri , penjualan baju seragam kepada peserta didik baru, yang lebih menarik ada yang menawarkan beberapa kali bayar kepada orang tua murid. Sehingga ortu lebih tertarik membeli di sekolah. Pada saat siswa tersebut lulus, jika uang pembelian seragam tidak terbayar bagi siswa kurang mampu maka ijazahpun ditahan oleh pihak sekolah.

Kita telah mengingatkan agar Sekolah dan dinas terkait agar tidak menjual baju seragam maupun bahan baju seragam pada peserta didik baru.

Dibeberapa sekolah yang kami temui di Pekanbaru masih melakukan kegiatan pengadaan baju seragam disekolah, harganya bervariasi di masing masing sekolah, memang tidak dipaksakan untuk beli disekolah. Ada lagi disalah satu SMA di Pekanbaru, pihak sekolah memungut biaya sebesar Rp. 250 ribu per siswa dengan alasan untuk kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) keluar kota. kegiatan ini diikuti semua siswa kelas X dan Kelas XI serta para guru wali kelas sebagai penanggung jawab Kepala Sekolah inikan membebankan orang tua siswa, “pungkas Rion

Lebih lanjut dijelaskan Rion menjelaskan larangan penjualan seragam sudah jelas diatur dalam Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Pendidik dan tenaga Kependidikan dilarang untuk menjual seragam ataupun bahan seragam, demikian juga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah.

Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam Sekolah bagi peserta didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyebutkan pengadaan pakaian seragam Sekolah menjadi tanggung jawab orang tua murid.Intinya pengadaan pakaian seragam bukan tanggung jawab Sekolah ” pungkas Rion

Peran Sekolah lanjut Rion dapat membantu pengadaan sebagaimana yang disebutkan Pasal 12 ayat (2) Permendikbud 50 Tahun 2022 yang menyebutkan: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sekolah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pengadaan pakaian seragam Sekolah dan pakaian adat bagi peserta Didik dengan memprioritaskan peserta Didik yang kurang mampu secara ekonomi.

Lebih tegas lagi, sambung Rion Satya larangan pengadaan baju seragam di sekolah dijelaskan didalam Pasal 13 Permendikbud 50 Tahun 2022 yang menyebutkan dalam pengadaan pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam Sekolah baru pada setiap kenaikan Kelas dan atau penerimaan peserta Didik baru.

Dalam waktu dekat saya akan melayangkan surat ke Sekolah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik Pendidikan kota dan kabupaten hingga Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan kita siap mendampingi hukum kepada wali murid jika ada merasa di rugikan atas kebijaksanaan yang dibuat pihak sekolah, “kata Rion Satya yang juga Ketua Yayasan Bantuan Hukum Natula

Di Riau kasus pungutan liar seragam sekolah hingga berujung di penjara terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Bengkali,Tim saber Pungli Polres Bengkalis menangkap Rosmawati, mantan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Rosmawati, dituntut jaksa dengan hukuman pidana 5 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan.

Kejadian di Kabupaten Bengkalis ini menjadi pelajaran bagi kita semua ,untuk itu Rion berharap kepada pemangku jabatan di Provinsi Riau, Aparat Penegak Hukum dan semua elemen masyarakat, mari kita mewujudkan pendidikan di Riau lebih baik dan bersih dari para koruptor yang merusak pendidikan di Riau.”pinta Rion ** (Ros Binner Hotagaol)

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post