Ke Mana Arah Pendidikan Vokasi di Riau? Kabid SMK Tak Terlihat, Informasi Publik Tersendat

Foto : Gedung Dinas Pendidikan Provinsi Riau (sebelah kiri) Mantan Kepala Dinas Pendidikan Riau Dr. Kamsol mencoba motor listrik konversi hasil karya siswa SMKN 5 Pekanbaru. Pendidikan vokasi di Riau pada periode 2019–2023 sempat menjadi perhatian nasional

PEKANBARU,LintasRiauNews.com — Pendidikan vokasi di Provinsi Riau sempat berada pada masa kejayaan dan menjadi perhatian nasional pada periode 2019–2023. Di bawah kepemimpinan Gubernur Syamsuar bersama Kepala Dinas Pendidikan Kamsol, Riau bahkan menjadi salah satu provinsi yang dianggap berhasil mengakselerasi pendidikan vokasi.

Tidak hanya mengembangkan kemitraan dengan industri, Riau juga menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan regulasi turunan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA). Regulasi ini disusun sejalan dengan agenda link and match 8+i yang didorong Kemendikbud Ristek.

Atas progres tersebut, Gubernur Syamsuar saat itu mendapat kehormatan mewakili gubernur se-Indonesia menerima Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, disaksikan Mendikbudristek Nadiem Makarim serta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, pada Februari 2023 di Jakarta.

Riau saat itu digadang-gadang sebagai role model pendidikan vokasi di tingkat nasional, terutama dalam program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK). Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dari sekitar 312 SMK negeri dan swasta di Riau, tercatat telah ada 43 SMK yang ditetapkan sebagai SMK PK oleh Kemendikbud Ristek melalui proses pengusulan bertahap sejak 2021 hingga 2022.

Namun kondisi terkini memunculkan tanda tanya besar. Program vokasi yang sebelumnya hidup, terdengar, dan berkinerja, kini nyaris tidak terdengar dan tidak terpublikasi. Perubahan ini mulai terlihat setelah terjadi pergantian pejabat di internal Dinas Pendidikan Riau, khususnya pada Bidang SMK.

Kabid SMK sebelumnya, yang aktif berkomunikasi dengan jejaring sekolah dan media, digantikan pejabat baru. Di bawah struktur terbaru, Kadisdik dijabat oleh Erisman Yahya, sementara posisi Kabid SMK kini diisi Taufik Hidayat, S.STP sejak Mei 2025.

Minim Kehadiran, Minim Informasi

Sejumlah awak media yang mencoba mencari informasi mengenai kelanjutan program SMK PK, teaching factory, hingga isu terbaru terkait wacana pendidikan SMK 4 tahun, mengaku kesulitan melakukan konfirmasi karena Kabid SMK jarang berada di ruangannya.

“Kalau Kabid SMA, banyak kepala sekolah yang bolak – balik datang mengurus koordinasi. Sementara Kabid SMK justru jarang terlihat,” ujar salah satu jurnalis yang sudah beberapa kali datang ke kantor Disdik Riau.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan kritis:

Di mana sebenarnya posisi informasi mengenai pendidikan vokasi di Riau saat ini?

Padahal, publik memiliki hak mengetahui sejauh mana pencapaian, kendala, dan arah kebijakan pemerintah daerah terkait SMK terutama dalam konteks nasional di mana Kemendikbud Ristek tengah mempersiapkan transformasi pendidikan vokasi dan menyiapkan SMK sebagai lumbung tenaga kerja terampil.

Program Jalan, Publik Tidak Tahu

Masalah utama bukan sekadar soal kehadiran pejabat, tetapi soal dampak layanan informasi publik:

Sekolah kehilangan saluran koordinasi
Industri kehilangan akses komunikasi
Media kehilangan ruang pelaporan
Publik kehilangan informasi perkembangan
DPRD kehilangan basis data untuk fungsi pengawasan

Dalam praktik birokrasi modern, komunikasi publik adalah bagian dari layanan, bukan pelengkap. Ketika saluran komunikasi itu lumpuh atau tersendat, maka ekosistem program turut melemah.

Program Strategis Tidak Boleh Putus di Tengah Jalan

Pendidikan vokasi adalah program multi-tahun, bukan program tahunan. Ia tidak boleh berhenti hanya karena pejabat berganti. Apalagi Riau sudah memiliki modal utama:

sudah punya regulasi
sudah punya jejaring industri
sudah punya SMK PK
sudah punya branding nasional
sudah punya momentum kebijakan

Yang dibutuhkan hanya melanjutkan, memperkuat, dan memperbaiki. Bukan kembali ke nol.

BLUD dan Teaching Factory Menunggu Kepastian

Selain SMK PK, salah satu agenda strategis yang sempat dibangun adalah persiapan BLUD untuk SMK, agar sekolah dapat mengelola unit usaha dan teaching factory secara legal, fleksibel, dan produktif.

Tanpa BLUD, SMK hanya menjadi sekolah.

Dengan BLUD, SMK dapat menjadi pusat layanan vokasi daerah.

Sayangnya, informasi mengenai hal ini juga tidak lagi terdengar di publik.

Pertanyaan yang Patut Diajukan

Pertanyaan publik bukan soal siapa pejabatnya, tetapi:

Apakah Disdik Riau menjalankan amanat pendidikan vokasi dengan optimal?

Dan pertanyaan turunan:

Apa kelanjutan SMK PK di Riau?
Bagaimana progres teaching factory ?
Bagaimana rencana BLUD untuk SMK ?
Apakah ada koordinasi dengan industri daerah ?
Apakah ada roadmap vokasi pasca 2023 ?
Siapa yang bertanggung jawab atas komunikasi public ?

Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan kebijakan publik tidak terhenti hanya karena pejabat tidak hadir di ruangan.

Pendidikan vokasi bukan tentang kursi pejabat.

Pendidikan vokasi adalah fondasi masa depan tenaga kerja Riau**.(ian)

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post