Mengundurkan Diri atau Dimundurkan dalam Konteks Wapres Gibran

OPINI

Oleh: Armin Von Dahlan

Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat yang dibacakan kepada publik, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri.

Tak lama setelah kabar itu beredar, seorang teman sesama advokat mengirimkan formulir pendaftaran calon Wakil Presiden melalui grup WhatsApp, disertai pesan, “Isilah formulir dulu, Bang Armin. Kawan-kawan yang lain sudah.”

Saya tahu teman saya itu hanya bercanda, dan saya cukup tahu diri soal kapasitas saya. Namun, candaan itu justru mendorong saya menelusuri pertanyaan yang lebih serius: apakah mundur dan dimundurkan merupakan dua hal yang sama dalam hukum tata negara?

Beberapa hari sebelumnya, frasa “mundur atau dimundurkan” telah memenuhi ruang publik. Ada surat Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, kepada Gibran, poster yang dibentangkan anggota DPR setelah rapat paripurna, serta pernyataan Mahfud MD yang menyebut pilihan politiknya tinggal dua: mundur atau dimakzulkan.

Secara terminologis, “dimundurkan” bukan istilah yang digunakan UUD 1945. Istilah konstitusional yang tepat adalah “diberhentikan”, sedangkan proses pemberhentiannya lazim disebut pemakzulan atau impeachment. Mekanisme itu diatur terutama dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Sekilas, kedua jalan tersebut menghasilkan akibat yang sama: jabatan Wakil Presiden menjadi kosong. Namun, kesamaan akibat tidak berarti kesamaan proses, dasar hukum, maupun konsekuensi konstitusional. Di sinilah pentingnya membedakan berakhirnya jabatan dari pertanggungjawaban konstitusional.

Dua Kata Kerja dalam Satu Pasal

Jawaban awalnya perlu dibaca secara cermat dalam Pasal 8 UUD 1945. Pasal 8 ayat (1) mengatur keadaan ketika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan; dalam keadaan itu, Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai habis masa jabatannya. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi membedakan “berhenti” dan “diberhentikan”, tetapi ketentuan ayat (1) secara khusus mengatur pergantian Presiden, bukan tata cara pengunduran diri Wakil Presiden.

Dalam konteks pengunduran diri, kata “berhenti” merujuk pada berakhirnya jabatan atas kehendak pejabat yang bersangkutan. Sementara itu, “diberhentikan” merujuk pada berakhirnya jabatan melalui mekanisme konstitusional. Untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden, mekanisme pemberhentian karena alasan yang ditentukan konstitusi diatur terutama dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pada peristiwa 12 November 2026, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri atas permintaan sendiri dan meminta agar prosesnya ditindaklanjuti. MPR kemudian menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 untuk pengisian jabatan tersebut.

Perlu dicatat, pernyataan pejabat MPR mengenai kekosongan jabatan merupakan fakta pemberitaan yang penting. Namun, dasar konstitusional pengisian jabatan harus dibedakan dari pertanyaan mengenai tata cara dan saat efektif berakhirnya masa jabatan. Pasal 8 ayat (2) mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, tetapi UUD 1945 tidak menguraikan secara terperinci prosedur administratif pengunduran diri Wakil Presiden.

Jalan Berhenti: Tanpa Proses Pemakzulan

Pengunduran diri tidak mensyaratkan DPR lebih dahulu membuktikan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945. Karena itu, jalur pengunduran diri tidak dengan sendirinya memicu pemeriksaan pendapat DPR oleh MK berdasarkan Pasal 7B.

Artinya, tidak ada proses pembuktian dalam forum pemakzulan hanya karena seorang Wakil Presiden menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Pernyataan berhenti dan tindak lanjut kelembagaan harus dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi serta keputusan resmi lembaga yang berwenang.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, pengunduran diri tidak menghilangkan kewajiban konstitusional untuk mengisi jabatan yang kosong.

Ketentuan tersebut penting bagi kesinambungan pemerintahan. Konstitusi tidak membiarkan jabatan Wakil Presiden kosong tanpa batas waktu, melainkan menyediakan mekanisme pengisian melalui MPR.

Jalan Diberhentikan: Proses Konstitusional Berlapis

Pemakzulan merupakan mekanisme yang berbeda. Pasal 7A UUD 1945 menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Alasan tidak lagi memenuhi syarat jabatan inilah yang bersinggungan dengan polemik persyaratan pendidikan dan ijazah yang menjadi perbincangan publik. Namun, polemik, dugaan, atau tuduhan di ruang publik tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran konstitusi. Penilaiannya harus melalui mekanisme dan standar pembuktian yang ditentukan UUD 1945.

Pasal 7B mengatur tahapan pemberhentian tersebut secara berlapis.

Pertama, DPR menyatakan pendapat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat tersebut.

Kedua, permintaan DPR kepada MK hanya dapat diajukan apabila didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat sidang itu dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Ketiga, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut dengan seadil-adilnya paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima.

Keempat, apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Kelima, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir. Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Prosesnya memang panjang dan berlapis. Namun, mekanisme tersebut menghasilkan penilaian konstitusional atas pendapat DPR, bukan semata-mata mengakhiri masa jabatan.

Yang Tidak Terjawab Ketika Seseorang Mundur

Menurut hemat saya, di sinilah perbedaan paling mendasar antara pengunduran diri dan pemakzulan. Pemakzulan merupakan mekanisme pertanggungjawaban konstitusional. Melalui proses itu, tuduhan terhadap pejabat negara diuji berdasarkan alasan dan prosedur yang ditentukan konstitusi.

Ketika pejabat lebih dahulu mengundurkan diri, jabatan dapat berakhir tanpa harus menunggu pemeriksaan pemakzulan. Konsekuensinya, apabila proses pemakzulan belum diajukan atau belum selesai, tuduhan yang menjadi latar belakang desakan politik tersebut tidak memperoleh jawaban melalui putusan MK dalam mekanisme Pasal 7B.

Namun, dua hal harus ditegaskan. Pertama, pengunduran diri bukan pengakuan bersalah. Kedua, tidak terjadinya pemakzulan juga bukan bukti bahwa seluruh tuduhan yang pernah beredar pasti tidak benar. Keduanya merupakan kesimpulan yang tidak dapat ditarik hanya dari fakta seseorang berhenti atau tidak diberhentikan.

Dari sudut pandang politik, pendukung pengunduran diri dapat menilainya sebagai langkah kenegarawanan untuk mencegah polarisasi dan menjaga stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, kritikus dapat melihatnya sebagai jalan keluar yang membuat ruang pengujian konstitusional tidak pernah ditempuh.

Kedua penilaian itu sah sebagai pandangan politik dan etis untuk diperdebatkan. Akan tetapi, secara hukum, hak untuk berhenti dan mekanisme untuk diberhentikan tetap merupakan dua jalur yang berbeda.

Soal Gaji, Pensiun, dan Fasilitas

Perbedaan lain yang perlu dijelaskan adalah hak keuangan dan administratif setelah jabatan berakhir. Persoalan ini tidak boleh disederhanakan dengan anggapan bahwa setiap pengunduran diri otomatis menghapus pensiun, atau bahwa setiap pemakzulan otomatis menghilangkan seluruh hak mantan pejabat.

UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Pasal 6 ayat (2) menetapkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Penjelasan Pasal 6 PP Nomor 5 Tahun 1978 kemudian memberikan pengertian yang tegas mengenai “berhenti dengan hormat”, termasuk berhenti atas permintaan sendiri.

Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk kategori berhenti dengan hormat menurut Penjelasan Pasal 6 PP Nomor 5 Tahun 1978. Sepanjang status faktual dan administrasinya sesuai dengan ketentuan tersebut, dasar hukum pensiun terdapat pada Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Adapun untuk pemberhentian melalui pemakzulan, Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 pada pokoknya menyatakan bahwa pemberhentian dianggap dengan hormat, kecuali MPR dalam ketetapannya secara tegas menyatakan pemberhentian itu tidak dengan hormat. Karena itu, pemakzulan pun tidak otomatis menghapus hak pensiun; statusnya harus dilihat dari ketetapan MPR dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara tertentu sebesar Rp5.040.000, sehingga menjadi Rp20.160.000 per bulan. Dengan asumsi angka gaji pokok tersebut tetap menjadi dasar perhitungan, nilai pensiun pokok 100 persen secara aritmetis adalah Rp20.160.000 per bulan atau Rp241.920.000 per tahun.

Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan ketentuan gaji pokok yang dirujuk, bukan konfirmasi mengenai besaran pembayaran aktual kepada seseorang. Gaji pokok juga harus dibedakan dari tunjangan jabatan dan fasilitas selama masih menjabat.

UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur hak administratif lainnya bagi bekas Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat, antara lain tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku, biaya rumah tangga tertentu, perawatan kesehatan, rumah kediaman beserta perlengkapannya, serta kendaraan negara dengan pengemudinya. Hak-hak tersebut harus dibaca sesuai syarat dan rumusan masing-masing pasal, bukan dianggap sebagai satu paket yang otomatis melekat tanpa memperhatikan ketentuan pelaksanaannya.

Karena itu, pertanyaan mengenai pensiun dan fasilitas perlu dijawab dengan membaca UU Nomor 7 Tahun 1978 bersama PP Nomor 5 Tahun 1978. Untuk pengunduran diri atas permintaan sendiri, PP tersebut secara eksplisit memasukkannya ke dalam pengertian berhenti dengan hormat. Sementara itu, dalam hal pemakzulan, perlu diperiksa apakah ketetapan MPR secara tegas menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Ringkasan Perbedaan dalam Perspektif Konstitusi

Penutup

Dua jalan itu dapat menghasilkan kursi Wakil Presiden yang sama-sama kosong, tetapi meninggalkan catatan konstitusional yang berbeda.

Mengundurkan diri mengakhiri jabatan melalui pernyataan berhenti dan tindak lanjut sesuai konstitusi, tanpa harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan pemakzulan. Sebaliknya, pemakzulan mengakhiri jabatan melalui proses yang menguji pendapat DPR berdasarkan alasan konstitusional, dengan tahapan dan ambang dukungan yang ketat.

Bagi publik yang menunggu kejelasan mengenai polemik persyaratan pendidikan dan ijazah, perbedaan ini lebih penting daripada sekadar siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden berikutnya. Sebab, pertanyaan mengenai kelayakan atau dugaan pelanggaran tidak boleh diselesaikan hanya oleh tekanan opini, tetapi juga tidak semestinya dianggap terjawab hanya karena pejabat memilih berhenti.

Dalam negara hukum, jabatan memang dapat berakhir karena seseorang memilih berhenti. Namun, pertanggungjawaban konstitusional hanya dapat dinilai melalui mekanisme hukum yang disediakan konstitusi. Itulah sebabnya, “mengundurkan diri” dan “diberhentikan” tidak boleh dipertukarkan seolah-olah keduanya memiliki makna yang sama.

Dasar hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 ayat (1)–(3); UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia; PP Nomor 5 Tahun 1978; PP Nomor 75 Tahun 2000; dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

Sumber pemberitaan dan rujukan

MPR RI, “MPR RI Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden” (12 November 2026); ANTARA, “Berikut isi surat pengunduran diri Gibran sebagai Wapres” (12 November 2026); JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI, naskah kompilasi UUD 1945; Sekretariat Negara, “Gaji Presiden dan Wakil Presiden Tidak Naik” (28 Juni 2017); serta naskah UU Nomor 7 Tahun 1978 dan PP Nomor 5 Tahun 1978 pada JDIH BPK/peraturan.go.id.

Armin Von Dahlan adalah Advokat dan Pemerhati Hukum Tata Negara dan Pemerintahan. Opini ini merupakan pandangan pribadi penulis.

« Previous Post

Bukan Sekadar Ijazah: Ketika Dokumen Administrasi Tak Lagi Cukup untuk Membuktikan Kelulusan

Posting Terkait