LHP BOSDA 2024 Dijanjikan Rampung Pekan Lalu, Inspektorat Riau Belum Beri Kabar Terbaru

LintasRiauNews.com,PEKANBARU — Nasib tunda bayar Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau masih menjadi perhatian. Meski pemeriksaan Inspektorat Riau sebelumnya disebut telah memasuki tahap akhir, hingga kini Tim Media belum memperoleh kepastian terbaru mengenai penyelesaian maupun penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Riau, Jondra Jayaputra Manurung, SE., M.Si., menyampaikan kepada Tim Media bahwa pemeriksaan tunda bayar BOSDA 2024 sedang memasuki tahap pembahasan akhir internal dan penyusunan LHP.

Dalam keterangannya, Jondra bahkan menyampaikan optimisme bahwa LHP tersebut dapat diselesaikan dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada pekan berikutnya.

“Pada saat ini sedang proses pembahasan akhir internal dan penyusunan LHP. Insyaallah minggu depan LHP sudah dapat kami selesaikan dan diserahkan ke Disdik,” demikian keterangan yang disampaikan kepada Tim Media.

Pernyataan tersebut sempat memberikan harapan bagi kepala sekolah yang selama ini menantikan kepastian penyelesaian BOSDA 2024.

Namun, setelah Tim Media kembali melakukan konfirmasi untuk memastikan apakah LHP telah selesai dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Riau, hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh tanggapan lanjutan dari pihak Inspektorat.

Sekolah Menunggu Kepastian, Bukan Sekadar Proses Audit

Persoalan BOSDA 2024 bukan hanya menyangkut proses pemeriksaan administrasi. Bagi sekolah penerima, kepastian mengenai status dana dan penyelesaian kewajiban pembayaran menjadi hal yang sangat penting.

Sebelumnya, pihak Disdik Riau melalui Kasubbag Keuangan, M. Harun Al Rasyid, menyampaikan bahwa BOSDA untuk jenjang SMA masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat, sementara BOSDA jenjang SMK disebut telah dibayarkan.

Namun, hingga berita ini disusun, Tim Media juga belum memperoleh tanggapan atas konfirmasi lanjutan yang telah disampaikan kepada M. Harun Al Rasyid.

Sejumlah pertanyaan masih membutuhkan jawaban, terutama mengenai berapa nilai BOSDA SMA 2024 yang belum dibayarkan, berapa sekolah yang terdampak, apakah mencakup sekolah negeri dan swasta, serta bagaimana mekanisme penyelesaian setelah pemeriksaan selesai.

Sebab, selesainya pemeriksaan tidak otomatis berarti pembayaran langsung dilakukan. Diperlukan tindak lanjut dari Dinas Pendidikan dan penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian kewajiban tersebut.

Disdik Riau Perlu Memberikan Penjelasan Terbuka

Selain Inspektorat, Tim Media juga telah meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, Mahdalena yang berkaitan dengan penanganan BOSDA SMA, serta pihak BPKAD Provinsi Riau.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, tanggapan dari pihak-pihak tersebut masih dinantikan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat pendidikan. Apalagi BOSDA merupakan salah satu instrumen dukungan operasional pendidikan daerah yang berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan sebagai pimpinan perangkat daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan persoalan tersebut, termasuk langkah yang telah disiapkan untuk memastikan kewajiban pembayaran yang masih tertunda memperoleh kepastian.

Pendidikan tidak cukup hanya dikelola melalui program dan kebijakan. Persoalan administrasi, pembiayaan, serta hak-hak sekolah juga membutuhkan penanganan yang jelas dan komunikasi terbuka.

Tim Media Tetap Membuka Ruang Klarifikasi

Tim Media menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan untuk menyudutkan Inspektorat maupun Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Namun, ketika pejabat publik telah menyampaikan perkiraan waktu penyelesaian suatu pemeriksaan, masyarakat tentu berhak mengetahui perkembangan setelah waktu tersebut terlewati.

Apakah LHP BOSDA 2024 sudah selesai? Apakah sudah diserahkan kepada Dinas Pendidikan? Jika belum, apa yang masih menjadi kendala? Dan yang paling penting, kapan sekolah memperoleh kepastian mengenai penyelesaian BOSDA yang masih tertunda?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang jelas dan terukur.

Tim Media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Inspektorat Riau, Dinas Pendidikan, BPKAD, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan informasi terbaru.

Sebab, yang dinantikan sekolah bukan hanya selesainya proses audit, melainkan juga kepastian mengenai status dan penyelesaian dana BOSDA Tahun Anggaran 2024.

Pendidikan menyangkut kepentingan banyak pihak. Jangan sampai persoalan administrasi dan ketidakjelasan komunikasi membuat sekolah terus menunggu tanpa kepastian.**(ian)

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post