Sekwan Akui Anggaran Kegiatan Pengamanan Gedung DPRD Riau Tiga Tahun Terakhir Fiktif

Gedung DPRD Riau di Pekanbaru

PEKANBARU (LintasRiauNews) – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau H Kaharddin tak menampik setiap tahun ada anggaran untuk kegiatan pengamanan gedung DPRD provinsi. Namun, dia mengakui dalam beberapa tahun belakangan anggaran tersebut di luar peruntukannya, tetapi justru dipakai untuk pembiayaan kegiatan lain

Kaharuddin.

“Bukan hanya 2014 dan 2015, sampai tahun kemarin masih seperti itu, pengamanan kantor hanya sebagai bungkus, tapi sebenarnya anggarannya untuk bayar honor operator,” jelas Sekwan Kaharuddin, Rabu (1/2/2017) kepada pers di Pekanbaru.

Kaharuddin mengatakan, kegiatan yang disamarkan seperti itu sebenarnya memang melanggar aturan. Namun ia sendiri tidak tahu bagaimana hal tersebut terjadi, karena pada saat itu dirinya belum menjabat sebagai Sekwan DPRD Riau.

“Secara aturan itu tidak diperbolehkan. Makanya ketika sampai di sini, kami kemudian mengubah sesuai dengan aturan. Untuk tahun 2017, itu sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah sebagaimana mestinya,” tuturnya, seperti dilansir goriau.com.

Sekwan menyampaikan hal tersebut menanggapi pertanyaan terkait besarnya anggaran untuk pengamanan gedung DPRD Riau tahun 2017. Diketahui jasa keamanan yang ditender pihak ketiga PT Karya Satria Abadi (KSA) dengan pagu anggaran Rp5,6 miliar.

Kaharuddin menyebutkan, program kegiatan yang dilaksanakan pihaknya tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada. “Kami tidak mau melaksanakan di luar aturan. Berdasarkan prosedur saja,” tukas Kaharuddin.

Jadi Lahan Proyek
Sebelumnya diberitakan, LSM Koalisi Indonesia Bersih (KIB) menilai DPRD Riau melakukan pemborosan anggaran dengan menyewa jasa pihak ketiga untuk kegiatan pengamanan gedung dewan. Seban, biayanya sangat besar yakni mencapai Rp5,6 miliar, sementara efektifitas penjagaan gedung wakil rakyat tersebut masih jadi pertanyaan.

Ketua LSM Koalisi Indonesia Bersih,Haryadi SE mengatakan proyek jasa pengamanan gedung DPRD Riau ini ditangani PT. Karya Satria Abadi (KSA) yang menang lelang dengan anggaran senilai Rp5,6 miliar. Jumlah ini berlebihan bila dibadingkan dengan biaya jasa pengamanan gedung DPR RI yang hanya menggunakan anggaran Rp1,5 miliar.

“Kalau dibandingkan dengan jumlah anggota DPR RI yang mencapai 550 orang, sementara anggota DPRD Riau hanya 65 orang. Tingkat pengamanan DPRD Riau sangat besar dan boros,” kata Haryadi, Selasa (27/2/2017), kepada pers di Pekanbaru.

Dari data yang dibeberkan Haryadi, proyek jasa pengamanan gedung dewan dalam pagu lelang yang ditawarkan besarnya bahkan mencapai Rp6,1 miliar lebih. Biaya tersebut diperuntukkan bagi upah 136 tenaga Satpam untuk menjaga gedung dewan dan rumah dinas pimpinan DPRD Riau.

Haryadi menjelaskan jumlah tenaga Satpam ini dibagi tugas 4 shif selama 24 jam dengan rincian selain pengamanan pintu masuk dan keluar, juga untuk keamanan setiap sudut ruangan gedung dewan. Kemudian menjaga pintu masuk rumah dinas 4 pompinan dan Sekwan DPRD Riau.

“Ini terlalu mubazir, sampai-sampai ruang komisi dan fraksi dijaga siang dan malam. Memang ada apa malam hari di gedung dewan sampai dijaga ketat. Saya kira kalau kita lihat PT Chevron yang pengamanannya cukup ketat tidak terlalu sampai begitu jaganya. Pintu masuk dan keluar saja sudah cukup,” urainya.

Hariyadi menyebut biaya sebesar itu termasuk pengadaan pakaian safari, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, sepatu dan perlengkapan security untuk 136 set dengan total biaya. “Ini saja sudah salah, katanya jasa keamanan, tapi justru pengadaan pakaian ditanggung pakai duit negara,” tukasnya.

Dengan penjagaan super ketat tersebut, lanjut dia, tujuan utama dari jasa pengamanan tersebut sebetulnya untuk iapa. Dia mensinyalir hal tersebut merupakan lahan proyek bagi anggota dewan, karena PT KSA merupakan perusahaan milik salah satu anggota DPRD Riau.

Menurut Hariyadi, akalan-akalan pengalokasian anggaran dengan modus jasa pengamanan gedung dewan ini, sebenarnya sudah berlangsung sejak 2013 yang lalu. Hanya saja anggaran yang hampir setiap tahun itu tidak sebesar jumlah saat ini.

“Tapi kalau sebelumnya jauh lebih parah lagi. Saya pernah melihat anggaran untuk tahun 2014 dan 2015, jasa pengamanan gedung DPRD Riau itu sebesar Rp1,8 miliar. Anehnya proyek tersebut fiktif, tenaga pengamanan hanya tertulis dalam laporan penggunaan anggaran. Sementara tenaga dimaksud tidak pernah ada,” ungkapnya.

Haryadi menyayangkan, DPRD Riau sebagai pengawas penggunaan anggaran daerah justru tidak bisa mengawasi proyek-proyek pemborosan di depan mata mereka sendiri. “Patut dievaluasi anggaran jasa keamanan ini, karena terlalu besar,” pungkasnya.[] red007

Bagikan ke: