Negara Bertanggungjawab Jaga Kedaulatan Daerah

716 views
71 TAHUN sudah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, berhak untuk menentukan nasib dan  tujuannya sendiri.

Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayahnya  daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Setiap negara, apapun ideologinya, seperti dikutip seorang ahli Miriam Budiardjo menyelenggarakan beberapa fungsi minimum. Fungsi-fungsi tersebut antara lain fungsi  penertiban, untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.

Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara. Fungsi Pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan. Terakhir fungsi keadilan,  dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.Ke empat  fungsi tersebut merupakan fungsi minimum, yang berarti fungsi negara tersebut bisa  berkembang lebih luas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai negara.

Bagaimana keterkaitan fungsi negara dengan usaha pembelaan negara? Pada dasarnya fungsi-fungsi negara tersebut berkaitan dengan usaha pembelaan negara. Salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi jaminan kelangsungan hidup negara adalah fungsi pertahanan negara.

Fungsi pertahanan negara dimaksudkan terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar. Oleh sebab itu harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan yaitu TNI dan perlengkapannya. TNI terdiri atas TNI-AD, TNI-AU, dan TNI-AL.

Selain fungsi pertahanan, fungsi lain yang juga sangat penting dalam upaya pembelaan negara adalah fungsi keamanan atau ketertiban yaitu untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi keamanan tersebut di negara kita dibentuklembaga yang kita kenal dengan Polri.

Fungsi negara untuk tetap tegaknya negara adalah fungsi pertahanan dan ketertiban atau keamanan. Hal itu karena negara hanya dapat menjalankan fungsi-fungsi lainnya jika negara mampu mempertahankan diri dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Wilayah NKRI terbentang sangat luas dan terdiri atas beribu-ribu pulau. Keberadaan pulau-pulau terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga seringkali menimbulkan konflik perbatasan yang mengganggu dan mengancam keutuhan wilayah negara kita.

Dilihat dari posisinya, negara kita dikelilingi oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua besar yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Kondisi dan posisi seperti ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif bagi pertahanan dan keamanan negara kita.

Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorial dan keutuhan wilayah negara, diperlukan alat pertahanan dan keamanan negara. Untuk itulah pemerintah berencana menjadikan Kepulauan Natuna sebagai home base (pangkalan induk) pertahanan negara di ujung terluar. Rencananya, pangkalan induk itu akan dilengkapi fasilitas pesawat tempur, kapal perang, dan diisi oleh sejumlah pasukan elite dari TNI AL dan TNI AU.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah memprioritaskan pembangunan sejumlah kawasan baik di Natuna, Morotai, Biak dan Saumlaki-Selaru. Pembangunan diprioritaskan dapat dimulai pada akhir 2016, dan pada 2017 sudah harus ada perkembangan pembangunan di sejumlah kawasan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga perlu membangun dermaga yang dapat disinggahi oleh sejumlah Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk menjaga keamanan perairan. Sementara Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan  menyatakan optimis pembangunan pangkalan induk pertahanan negara di ujung terluar, dalam hal ini Pulau Natuna, dapat terwujud. Proyek penguatan pertahanan Indonesia di dekat kawasan Laut China Selatan itu akan segera direalisasikan yang pembangunannya  untuk tiga tahun mulai 2017-2019.
 
Pembangunan pangkalan militer di Natuna penting untuk menjaga sumber daya alam di kawasan itu. Tidak cuma di Natuna, pangkalan militer akan dibangun di wilayah-wilayah lain yang berada di garis terluar perbatasan Indonesia.Natuna sebagai salah satu wilayah yang akan dijadikan pangkalan militer, belakangan terjadi konflik setelah Indonesia dan China terlibat tiga kali insiden di perairannya.

China menyebut perairan Natuna yang berdasarkan laut internasional merupakan zona eksklusif Indonesia, sebagai zona perikanan tradisionalnya.Atas klaim tersebut maka negara harus menyiapkan  pasukan, radar canggih, satu skuadron pesawat, kapal selam, dan armada-armada pendukung seperti tank di sana, sebagai show of force bahwa negara kita sebagai negara yang berdaulat yang batasan-batasannya sudah sangat jelas pada hukum internasional. Natuna akan menjadi basis pertahanan Republik Indonesia di tepi wilayah sengketa Laut China Selatan dari gangguan – gangguan pihak luar.

Soal pangkalan militer, selain di Natuna, Saumlaki di Tanimbar Maluku Tenggara Barat dan Morotai di Halmahera Maluku yang berbatasan dengan Australia dan Papua Nugini, yang akan dibangun, Negara  juga akan memperkuat semua wilayah perbatasan untuk melindungi kedaulatan daerah yang cenderung akan diganggu teritorialnya oleh negara tetangga apabila daerah tersebut tidak diperhatikan seperti kasus sipadan dan ligitan.  Belum lagi  daerah-daerah perbatasan selama ini marak dengan kasus penyelundupan, mulai dari penyelundupan rokok, manusia,  narkoba dan barang ilegal lainnya,  yang sangat merugikan masyarakat dan negara.

Untuk menunjang pengamanan di perbatasan, pemerintah secara khusus dapat memperkuat peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk berkoordinasi dengan aparat terkait dan pemerintah daerah agar dapat turun kelapangan memonitor hal-hal yang penting diperbatasan, baik masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. 

Dengan demikian daerah-daerah perbatasan yang merupakan daerah yang selama ini dikenal daerah yang tertinggal, rentan dengan migrasi penduduk antar negara dan berbagai kegiatan lainnya yang dikhawatirkan melanggar hukum sehingga merugikan masyarakat dan negara dapat dimonitor kegiatannya. Disitulah negara hadir. ***

*) Sultan Pasya, pemerhati masalah sosial dan pemerintahan.
Bagikan ke:

Posting Terkait