BANGKINANG (lintasriaunews)- Kabar sejumlah kepala desa (Kades) di Kampar terlunta-lunta di Yogyakarta belakangan cukup menghebohkan dan ramai diperbincangkan. Apalagi, dengan modus mengikuti acara Bimtek di Lombok, konon oknum pejabat di BPMD Kampar mengutip Rp7,5 juta tiap kades.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kampar, Surya Budhi mengaku kesal dengan perjalanan sejumlah Kepala Desa dan unsur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu ke luar daerah.
Surya juga menyayangkan Kades tersebut yang akhirnya terlantar di Kota Pelajar itu. Ia menyatakan perjalanan itu bukan seizin dirinya dan Penjabat Bupati.
“Saya sangat menyayangkan, ya. Tidak ada izin, tapi kenapa tetap berangkat?” ujarnya mempertanyakan, Kamis (29/12/2016), seperti dilansir datariau.com.
Surya mengungkapkan bahwa Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kampar sebelumnya telah menyampaikan rencana Bimtek itu kepada Pj Bupati. Namun Pj Bupati tidak memberi izin.
Alasannya, kata Surya, saat ini Pemerintah Kabupaten Kampar sedang fokus membahas APBD Perubahan 2016 dan APBD Murni 2017. Ia sendiri pun telah melarang perjalanan ke luar daerah itu digelar.
Menurut Surya, perjalanan sejumlah kades untuk mengkikuti acara bimbingan teknis tanpa izin itu adalah ulah oknum bawahannya. Ia mengatakan, oknum BPMPD itu telah bertindak diluar batas kewenangan. Oleh karena itu, ia akan menindak tegas oknum tersebut.
Surya mengaku telah memerintahkan Kepala Bidang terkait untuk memanggil oknum. Ia menduga, oknum BPMPD diam-diam berkolaborasi dengan sejumah Kepala Desa untuk melaksanakan perjalanan tersebut.
“Saya akan memberi sanksi tegas kepada oknum itu. Ini sudah melewati batas kewenangan,” tegas Surya Budi.
Ia menyarankan rombongan itu lebih baik pulang saja. Meski ia belum memutuskan solusi bagaimana pertanggungjawaban anggaran Bimtek yang telah terpakai.
Sebelumnya diberitakan, salah seorang dari 12 rombongan Kades yang terdampar di Yogya itu mengungkapkan kekecewaannya dan rasa kesalnya karena telah ditipu oknum pegawai BPMPD Kampar.
Dia mengaku sudah dipungut biaya sebesar Rp7,5 juta untuk mengikuti Bimtek yang rencananya akan digelar di Lombok Nusa Tenggara Barat.
“Kami sudah dimintain uang oleh Ibu Annida, dia itu adalah pegawai BPMPD Kampar. Kami tidak ada curiga kalau begini jadinya,” ungkap salah seorang kades yang tak mau disebutkan identitasnya, seperti dilansir GoNews.co, Kamis (29/12/2016) malam.[] red007