JAKARTA (LintasRiauNews) – PT Dirgantara Indonesia (DI), perusahaan industri pesawat nasional yang berpusat di Bandung, Jawa Barat, jadi korban politik hitam terkait posisi keuangan internal yang dipicu oleh temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal itu terjadi Justru pada saat karyawan bekerja profesioanal dan PT DI sudah diperhitungkan kembali oleh banyak negara dan telah menjadi kebanggaan Indonesia kembali.
“Kita minta agar semua pihak mendukung keberlangsungan PT DI yang telah kembali berproduksi setelah PHK besar besaran tahun lalu,” ujar Habiburokhman, Ketua LBH BUMN, usai menerima utusan pekerja PT DI di Jakarta, Senin (13/3/2017).
Beberapa karyawan PT DI bertandang ke LBH BUMN untuk melaporkan antara lain keterlibatan oknum pegawai lama yang mempolitisasi perusahaan sedang mengalami masalah keuangan.
Persoalan dihembuskan bermula dari laporan hasil audit BPK tahun 2015 yang merilis keuangan PT DI berpotensi rugi sebesar Rp8 miliar terkait dengan 24 temuan.
Hal ini memicu munculnya ‘klaim’ bahwa PT DI masih memiliki masalah keuangan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan karyawan. Apalagi, saat ini karyawan sedang bekerja keras dan profesional untuk memulihkan kepercayaan kepada PT DI pasca ambruk dililit berbagai masalah.
Habiburokhman mencium ada gelagat orang lama yang pernah bikin bangkrut PT DI kembali muncul dan mau merebut perusahaan industri strategis itu. Mereka inilah yang akhir akhir ini selalu menyudutkan PT DI dengan mempolitisir temuan BPK.
“Saya minta agar semua pihak memberikan waktu yang cukup buat PT DI untuk berbenah. Tak elok antar sesama anak bangsa saling menyudutkan saat PT DI sekarang kebanjiran pesanan kapal terbang dan helikopter dari dalam dan luar negeri,” tuturnya.
Pesawat dan helikopter produksi PT DI kembali mulai banyak dipesan oleh TNI dan Polri. Dan telah diekspor ke Afrika, Timur Tengah dan Thailand.[] Erwin