Ketika APBD Gagal, Anak Sekolah Yang Menanggung

Tajuk Rencana

Oleh : Redaksi LintasRiauNews.com

Penghentian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Reguler di Provinsi Riau bukan sekadar kebijakan teknis anggaran. Ia adalah penanda kegagalan negara daerah dalam menjaga layanan dasar paling hakiki: pendidikan anak bangsa.

Alasan yang disampaikan jujur dan telanjang: keterbatasan anggaran. BOSDA disebut “zonk”. Tak ada eufemisme. Tak ada kamuflase. APBD Riau tak lagi mampu menopang operasional pendidikan sebagaimana mestinya.

Masalahnya, ketika negara daerah mundur, beban itu tidak hilang. Ia berpindah.
Dan yang menanggung bukan pengambil kebijakan, melainkan orang tua murid terutama yang miskin.

Dukungan DPRD dan Forum Komite Sekolah untuk mengaktifkan kembali sumbangan komite, meski dibungkus istilah subsidi silang dan tidak mengikat, pada praktiknya adalah jalan kembali ke masa lalu. Masa ketika sekolah menjadi ruang cemas bagi anak-anak dari keluarga tak mampu. Masa ketika “sumbangan” berubah menjadi tekanan sosial. Masa yang seharusnya sudah ditinggalkan.

Lebih mengkhawatirkan, mulai muncul narasi bahwa pendidikan gratis patut dievaluasi karena dianggap membebani anggaran dan menurunkan kualitas. Ini adalah pembalikan logika yang berbahaya. Yang gagal bukan konsep pendidikan gratis, melainkan tata kelola keuangan dan keberpihakan anggaran.

Pendidikan memang mahal. Tapi kebodohan jauh lebih mahal.
Dan kemunduran negara dari ruang kelas adalah investasi paling buruk bagi masa depan daerah.

Pernyataan bahwa pendidikan gratis masih bisa berjalan hanya dengan BOS dari pusat adalah argumen normatif yang rapuh. Di lapangan, sekolah hidup dari banyak kebutuhan yang tak semuanya tertampung dalam juknis BOS. Ketika celah itu tak ditutup negara, orang tua dipaksa menutupnya secara diam-diam.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka yang terjadi bukan sekadar persoalan iuran sekolah. Ini akan berkembang menjadi krisis kepercayaan publik. Pendidikan selalu menjadi isu paling sensitif, karena ia menyentuh harapan, martabat, dan masa depan keluarga.

Provinsi Riau sedang di persimpangan:
Apakah menerima kemunduran ini sebagai normal baru,
atau berani melakukan koreksi serius terhadap prioritas anggaran dan arah kepemimpinan.

Sebab satu hal pasti:
Ketika negara gagal hadir di sekolah, kegelisahan publik hanya soal waktu untuk berubah menjadi gelombang tuntutan.

Dan sejarah selalu mencatat, gelombang itu tak pernah kecil jika menyangkut anak bangsa.

/Share on facebook Tweet on twitter

« Previous Post