Para bakal calon ketum menurut Bachtiar harus sudah menjalani jenjang pengkaderan yang diatur dalam AD/ART partai. "Logika yang paling sederhana boleh tidak seseorang yang tidak pernah masuk partai jadi ketua umum DPP?" ujar Bachtiar di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2016).
Dengan muktamar islah, diharapkan kekosongan pimpinan pasca pencabutan SK Muktamar Surabaya bisa terisi. Sebab Kemenkum HAM hanya mengaktifkan kembali kepengurusan Muktamar Bandung untuk mempersiapkan islah.
"Mahkamah Partai telah mengusulkan ini lebih awal. Penyelesainnya mukmatar 8 atau mukmatar islah," sebutnya.
Nantinya panitia muktamar islah akan ditentukan oleh kepengurusan Muktamar Bandung dengan Sekjen Romahurmuziy (Romy).
"Sesuai AD/ART kembali ke situ (muktamar Bandung) dan yang membentuk panitia adalah sesuai SK yang ditandatangani oleh SDA dan Irgan Chairul Mahfiz atau Romy," terangnya.