PEKANBARU (lintasriaunews) – Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengaku terganggu dengan adanya permasalahan pencairan dana proyek di lingkungan SKPD Pemprov yang memicu aksi unjuk rasa puluhan rekanan ke kantor Gubernur. Para rekanan resah karena sampai saat ini dana proyek tahun lalu masih belum bisa dicairkan, sementara pekerjaan sudah selesai.
Orang nomor satu di Riau ini terlihat kecewa dengan kinerja SKPD terkait, salah satunya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (dulu Dinas Cipta Karya), yang Dwi Agus Sumarno. Gubri dengan spontan mempertanyakan kemampuan Dwi Agus dalam memimpin SKPD karena ternyata masih menyimpan permasalahan dengan rekanan.
“Apa pun alasannya itu tanggung jawabnya. Jangan menyalahkan orang lain. Model begini ini bukanlah seorang manajerial yang baik. Kalau memang tak mampu bilang tak mampu,” kata Andi Rachman, sapaan akrab Gubri), kepada wartawan, Rabu (4/1/17), seperti dilansir riauterkini.com.
Andi menyebut dia sudah menerima penjelasan langsung dari Dwi Agus Sumarno. Namun Andi mengaku tidak mau menerima begitu saja alasan-alasan yang disampaikan mulai dari keterbatasan pegawai, kemudian waktu yang singkat termasuk kelengkapan berkas para rekanan yang tidak lengkap.
“Saya tidak terima begitu saja. Karena sebagai Kadis, ya harusnya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kalau masalah internal dan eksternal itu yang saya minta inikan sudah jauh-jauh hari sudah diantispasi. Berapa kemampuan pegawai kita, bagaimana tekhnis lainnya,” ungkap Andi.
Dengan adanya persoalan ini, Andi terus terang sangat terganggu. Karena seharusnya waktu yang ada bisa dimanfaatkan membahas yang lain, malah tersita dengan persoalan rekanan tersebut.
“Jangan lagi seperti ini, ada ganguan lagi terhadap kita. Padahal kita mencoba melaksakan kegiatan awal tahun, tapi perhatian tersita. Seperti Pak Sekda harusnya bisa memikirkan yang lain jadi tersita waktunya akibat masalah ini,” ungkap Andi.
Seperti diberitakan, puluhan kontraktor Dinas Ciptada Riau mendatangi Kantor Gubernur Riau, Rabu (4/1/17) petang, menuntut dibayarkannya uang proyek yang telah dikerjakan. Para kontraktor itu tampak berkumpul dan berunjuk rasa di depan Ruang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indrawati Nasution.
Para kontraktor, mempertanyakan kenapa BPKAD hingga kini belum juga mencairkan anggaran kegiatan. Di sisi lain, mereka juga menyalahkan Dinas Cipta Karya yang kini berganti nama menjadi Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, karena lambat dalam menyelesaikan proses administrasi.
“Pekerjaan kami sudah selesai seratus persen. Akan tetapi, hingga kini belum juga dibayarkan,” ungkap Jasromi, salah seorang kontraktor.
Romi menambahkan, ada sekitar 200- an proyek di Dinas Ciptada Riau yang belum dibayarkan. Rata-rata setiap proyek itu bernilai Rp180 juta sampai Rp200 juta.
“Kami telah menyelesaikan pekerjaan sejak awal Desember 2016 lalu. Termasuk masalah administrasi telah kami selesaikan,”papar Roni mengerjakan proyek semenisasi di Rokan Hilir.
Para kontraktor ini juga mengancam, jika memang tak ada juga kepastian kepastian besok, mereka mengadu ke DPRD Riau. Karena, diakui Jasromi, paket-paket yang mereka kerjakan merupakan proyek yang berasal dari aspirasi dewan.
Kontraktor Tak Profesional
Terkait hal itu, Dwi Agus Sumarno menyatakan jika belum dicairkannya uang proyek bukan kesalahan pihaknya, melainkan kontraktor yang dinilai tidak profesional.
“Jadi kalau saya melihat mereka itu pemain baru, dan banyak yang tak profesional,”jelas Dwi Agus Soemarno kepada media.Kamis (5/1/17)
Karena menurut Dwi Agus, proyek kegiatan itu sendiri ada sebanyak 400 paket bersifat Penunjukan Langsung (PL) di APBD Perubahan 2016 yang merupakan Pokok Pikiran Dewan atau yang biasa disebut Aspirasi Dewan.
Hampir setengah dari kontraktor yang ikut dalam paket itu sudah tuntas dan bahkan sudah melakukan pencairan.”Jadi yang lain bisa, kenapa yang ini terlambat, tentu karena tidak profesional dan pemain baru,” tukas Dwi.[] red007