PEKANBARU (lintasriaunews) – TNI AU di Pekanbaru berencana mendirikan rumah sakit (RS) tipe A yang akan dibangun luar komplek Lanud Roesmin Nurjadin. Biaya pembangunan RS senilai Rp 220 miliar berasal dari Mabes TNI, sementara Pemprov Riau membantu Rp 8,8 miliar untuk dana ganti rugi pencadangan lahan
Komandan Pangkalan TNI AU (Lanud) Roesmin Nurjadi (RsN) Pekanbaru Marsma Henri Alfiandi mengungkapkan saat ini tengah menyelesaikan pencadangan lahan untuk areal RS tersebut dengan membebaskan lahan yang ditempati masyarakat melalui ganti rugi.
Hendri menyebut yang dicadangkan itu sudah lama ditempati warga. Lewat pendekatan yang dilakukan Lanud Roesmin Nurjadin bersama jajaran Pemda, akhirnya warga bersedia pindah untuk kepentingan pembangunan RS tersebut.
“Kita baru membebaskan lahan pencadangan Lanud RsN seluas 8.000 meter persegi. Yang kita butuhkan seluas 2 hektare, sisanya akan ada tahap kedua untuk ganti rugi lagi,” kata Marsma Henri Alfiandi, Jumat (6/1/2017), seperti dilansir detikcom. .
Henri menjelaskan lokasi tanah pencadangan yang berhasil dibebaskan dari warga berada di jalur umum, tepatnya di sekitar Jalan Rambutan, Pekanbaru. Kawasan pencadangan itu selama ini sudah ditempati warga serta sejumlah pertokoan.
“Namun kita selama ini terus melakukan pendekatan agar warga bersedia untuk kita ganti rugi. Karena kepentingannya untuk bangun rumah sakit TNI AU. Alhamdulillah, pendekatan yang kita lakukan dalam sebulan ini membuahkan hasil. Warga bersedia menyerahkan sertifikat tanahnya untuk diganti rugi,” tutur Henri.
Menurut Henri, rumah sakit TNI AU sengaja dibangun di lahan pencadangan di lintasan umum. Sebab, jika dibangun di dalam kompleks TNI AU, masyarakat umum tidak ada yang berani masuk. Saat ini pihak Lanud Rsn memiliki rumah sakit yang berada di dalam kompleks militer.
“Kita itu diberikan dana Rp 220 miliar dari Mabes TNI untuk membangun rumah sakit tipe A. Nah saya mikir, kalau dibangun dalam kompleks, masyarakat tidak ada yang berani datang. Mau lewat pos penjagaan saja masyarakat sudah takut, nanti yang mau lewat orang sakitnya malah tambah sakit. Makanya, kita berpikir harus dibangun di lahan pencadangan yang berada di luar kompleks militer,” paparnya.
Menurut Henri, pihaknya mendapat dana bantuan APBD Riau senilai Rp 8,8 miliar untuk ganti rugi lahan pencadangan ini,. Urusan ganti rugi itu, dikatakan Henri, menjadi tanggung jawab tim independen yang dibentuk Pemprov Riau.
“Proses ganti rugi di lahan pencadangan itu sudah berjalan lancar. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses ganti rugi lahan untuk rumah sakit,” ujarnya.
Henri menyebutkan rumah sakit yang akan dibangun itu nantinya memiliki 150 kamar. Jika semua proses ganti rugi lahan bisa terselesaikan, tahun ini juga akan dimulai pembangunannya.
“Kita mengharapkan sisa 1,2 hektare lahan pencadangan yang belum dibebaskan bisa segera diselesaikan. Diharapkan kesadaran masyarakat yang berada di kawasan pencadangan bisa menerima ganti rugi kepentingan bersama dalam pembangunan rumah sakit,” terang Henri lagi. [] red007